Pakar Ungkap Kejanggalan Kasus Impor Gula Tom Lembong, Kejagung: Tersangka Tak Harus Terima Uang

Menanggapi polemik tersebut, Kejagung pun menegaskan bahwa seseorang tetap bisa dijadikan tersangka tindak pidana korupsi tanpa harus terbukti menerima aliran dana.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar.

“Penetapan tersangka dalam tindak pidana korupsi ini, sesuai Pasal 2 dan Pasal 3, tidak mensyaratkan seseorang harus menerima uang,” kata Abdul Qohar dilansir Kompas.com, Jumat (1/11/2024).

Abdul Qohar menjelaskan, saat seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenangnya demi menguntungkan pihak lain, maka itu sudah bisa memenuhi unsur tindak pidana korupsi.

“Ketika perbuatan melawan hukum dilakukan atau kewenangan disalahgunakan untuk menguntungkan pihak lain atau korporasi, hal itu sudah memenuhi unsur pidana,” jelas Abdul Qohar.

Lebih lanjut Abdul Qohar menuturkan, penyidikan kasus yang menjerat Tom Lembong ini masih baru dimulai, sehingga prosesnya masih panjang.

Kini Kejagung pun tengah berusaha mengungkap seluruh aspek yang relevan dalam kasus korupsi ini.

“Penyidikan ini masih baru, baru dua hari sejak Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka."

“Prosesnya masih panjang, dan fokus kami adalah mengungkap seluruh aspek yang relevan sesuai unsur-unsur dalam pasal korupsi,” terang Abdul Qohar.

Untuk saat ini, yang menjadi fokus Kejagung dalam penyidikan kasus impor gula adalah periode 2015-2016 ketika Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan.

Meski demikian Abdul Qohar tak menutup kemungkinan bahwa penyidik akan memeriksa keterlibatan pejabat lain dari periode selanjutnya.

“Saat ini, fokus penyidikan ada pada periode 2015-2016. Seiring berjalannya waktu, pemeriksaan terhadap pejabat yang terkait dalam kebijakan impor gula di periode selanjutnya juga mungkin dilakukan. Sabar, kami akan terus mendalami,” imbuh  Abdul Qohar.

Peran PT PPI dalam Kebijakan Impor Gula

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), sebuah BUMN, telah aktif dalam impor gula sejak 2009, untuk mengatasi kekurangan stok gula nasional. 

Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat menyampaikan, PPI diberikan mandat untuk menstabilkan persediaan gula domestik, tetapi keanehan muncul ketika tuduhan dari Kejaksaan Agung mengungkap bahwa gula yang diimpor dijual ke pihak swasta, bukan langsung ke publik.