Debat Pilkada Kaltim 2024, Hadi Singgung Penggantian Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD, Respons Seno

TRIBUNKALTIM.CO - Dua paslon, Isran Noor-Hadi Mulyadi dan Rudy Mas'ud-Seno Aji kembali adu gagasan di debat Pilkada Kaltim 2024, Sabtu (3/11/2024). 

Penggantian Makmur HAPK sebagai Ketua DPRD Kaltim ikut disinggung dapat debat Pilkada Kaltim 2024 ketika cawagub Hadi Mulyadi mempertanyakan tanggapan cawagub nomor urut 2, Seno Aji terkait hal tersebut.

Di debat Pilkada Kaltim 2024, Hadi Mulyadi menanyakan kepada Seno Aji, "Bagaimana pendapat pak Seno terkait penggantian Ketua DPRD tersebut, yang ketika itu pak Seno menjadi wakil ketua DPRD."

Pertanyaan Hadi Mulyadi soal penggantian Ketua DPRD Kaltim, Makmur HAPK yang digantikan Hasanuddin Mas'ud membuat suasana debat Pilkada Kaltim 2024 menjadi riuh. 

Baca juga: Debat Pilkada Kaltim 2024, Rudy Bandingkan Indeks SDM Malaysia-Singapura, Isran Beri Data Nasional

"Terkait dengan tata kelola pemerintahan indikatornya, diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan inovasi kepemimpinan dan integritas hukum dan keadilan.

Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, pada pemilu 2019 Bapak Makmur HAPK dari Berau mendapatkan suara 38.213.

Di tengah jalan kemudian ada perubahan yang membuat beliau harus berproses lama dan digantikan Hasanuddin Mas'ud ini fakta," kata Hadi Mulyadi.

Hadirin menjadi seketika Hadi Mulyadi menanyakan hal tersebut.

Hadi Mulyadi pun memberikan penjelasan ketika ada yang menyebut pertanyaannya tidak nyambung. 

"Apa yang tidak nyambung? Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana pendapat pak Seno yang waktu itu menjadi wakil ketua DPRD," kata Hadi Mulyadi.

Mengawali jawabannya, Seno Aji menanggapi dengan santai, "Mas Hadi... Mas Hadi..."

"Masalah penggantian ketua DPRD sudah diatur di dalam undang-undang Kemendagri kemudian turun menjadi Permen.

Di Permen mengatakan bahwa yang mengatur Ketua DPRD dan alat kelengkapan dewan dan sebagainya yang mengatur adalah partai yang terkait dalam hal ini adalah partai Golongan Karya yang waktu itu.

Dan kami menerima surat keputusan dari Ketua Umum Golkar. Untuk itu kita harus menjalankan, kalau tidak menjalankan justru itu zalim.

Baca juga: Debat Pilkada Kaltim 2024, Seno sebut Jumlah SLB tak Cukup, Hadi Beber Persiapan Sekolah Inklusif

Jadi, bapak ibu sekalian tidak ada permasalahan hukum apapun akan pergantian anggota DPRD Pak Hasan Mas'ud menjadi Ketua DPRD.