Fraksi Golkar Minta Pemkot Bontang Fokus pada UMKM, Stunting dan Masalah Sosial dalam RAPBD 2025 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Fraksi Partai Golkar Kota Bontang menyoroti sejumlah isu penting dalam Nota Keuangan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2025, dalam rapat kerja bersama pemerintah, Senin (4/11/2024).

Dalam pandangan umum fraksi, Golkar mendukung penguatan daya saing melalui investasi, pariwisata, dan UMKM, namun juga menekankan agar pemerintah lebih fokus pada penanganan isu-isu sosial yang mendesak.

"Penguatan sektor UMKM diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus membuka lapangan kerja baru, yang akan berperan penting dalam mengurangi tingkat pengangguran di Bontang," kata Anggota Fraksi Golkar, Rustam.

Baca juga: Heri Keswanto Sebut RAPBD 2025: Belanja Operasional Tinggi dan Ketergantungan pada SiLPA

Selain itu, Fraksi Golkar menilai perlu adanya perhatian serius terhadap masalah stunting, pelecehan seksual, dan masalah sosial lainnya yang belakangan ini kian meningkat. 

"Pemerintah harus lebih serius dalam menangani isu-isu sosial yang berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, termasuk stunting yang masih tinggi di Bontang," ujarnya.

Penyusunan RAPBD Harus Tepat Sasaran

Golkar juga meminta agar RAPBD 2025 disusun dengan fokus pada program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. 

Mereka berharap kebijakan belanja daerah tidak hanya mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2025, Pemkot mengusung tema pembangunan yang selaras dengan prioritas nasional dan provinsi. 

APBD 2025 diharapkan bisa menjadi stimulus bagi pemulihan ekonomi daerah serta mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing Kota Bontang. 

Adapun anggaran yang direncanakan dalam APBD 2025 sebagai berikut:

- Target Pendapatan Daerah : Rp2,25 triliun
- Belanja Daerah : Rp2,45 triliun
- Pembiayaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebesar Rp200 miliar.(*)