Heri Keswanto Sebut RAPBD 2025: Belanja Operasional Tinggi dan Ketergantungan pada SiLPA

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Fraksi Gerindra DPRD Bontang mengkritik kebijakan anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025. 

Mereka menyoroti alokasi belanja yang dinilai kurang efektif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. 

Ketua Fraksi Gerindra, Heri Keswanto, menekankan pentingnya keseimbangan anggaran agar dampak pembangunan dapat lebih dirasakan warga.

Menurutnya proporsi belanja operasional yang mencapai 72,92 persen dari total RAPBD terlalu besar, dan kurang mendukung upaya pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan warga dalam jangka panjang.

Baca juga: DPRD Bontang Dorong Pembangunan RSUD Taman Husada, Winardi: Gerilya Cari Dana

"Kesejahteraan warga membutuhkan investasi jangka panjang dalam infrastruktur, bukan sekadar belanja operasional yang besar," kata Heri. 

"Kita ingin anggaran daerah ini tidak hanya habis untuk biaya operasional, tapi benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat."

Ketergantungan pada Pembiayaan SiLPA dan Tantangan Peningkatan PAD

Fraksi Gerindra juga menyoroti ketergantungan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya, yang mencapai Rp200 miliar atau 8,16 persen dari total pendapatan. 

Heri menilai bahwa ketergantungan ini harus dikurangi dengan meningkatkan PAD.

"Kita tidak bisa terus bergantung pada SiLPA. Pemkot harus punya strategi jangka panjang untuk meningkatkan PAD, agar keuangan daerah lebih mandiri," tegasnya.

Selain itu Ketua Komisi A ini juga mengingatkan perlunya data yang lebih relevan untuk kebijakan fiskal yang tepat. 

Mereka meminta agar Pemkot menggunakan data inflasi yang spesifik untuk Bontang, bukan Samarinda, demi menciptakan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi lokal.

"Ini penting agar kebijakan ekonomi bisa lebih tepat sasaran," terangnya.

Fraksi ini juga meminta laporan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam tiga tahun terakhir sebagai tolok ukur dampak ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat.

"Kami ingin melihat, apakah pertumbuhan ekonomi ini sudah benar-benar meningkatkan kualitas hidup warga," pungkasnya.(*)