Fraksi PKS-Nasdem DPRD Bontang Dorong Perlindungan Masyarakat Pesisir di APBD 2025

TRIBUNKALTIM.CO,BONTANG – Fraksi PKS dan NasDem di DPRD Kota Bontang menekankan pentingnya perlindungan masyarakat pesisir serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam Raperda APBD 2025, pada Rapat Kerja yang berlangsung pada Senin (4/11/2024).

Ketua Fraksi PKS dan NasDem, Suharno, mengungkapkan keprihatinannya terhadap daerah pesisir yang sering menghadapi risiko kebakaran. 

Ia menekankan perlunya regulasi khusus yang dapat memfasilitasi akses dana tak terduga bagi korban bencana alam. 

“Kami berharap pemerintah kota dapat segera membuat regulasi yang memastikan korban bencana alam mendapatkan dukungan melalui dana tak terduga. Ini sangat penting demi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana,” ujar Suharno.

Baca juga: Pendapatan pada Raperda APBD 2025 Menurun, DPRD Bontang Minta Pemkot Klarifikasi Secara Rinci

Baca juga: Proses PAW DPRD Bontang, Menanti Restu Pj Gubernur Kaltim 

Dalam konteks ini, Suharno juga menggarisbawahi pentingnya menjaga kualitas hidup masyarakat Bontang melalui peningkatan IPM. 

Ia meminta pemerintah untuk menjelaskan langkah-langkah konkret yang akan diambil dalam APBD 2025 untuk mencapai target peningkatan IPM tersebut. 

“Target peningkatan IPM harus diikuti dengan tindakan nyata dari pemerintah. Kami ingin melihat komitmen yang jelas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.

Suharno menambahkan bahwa upaya perlindungan masyarakat pesisir dan peningkatan IPM saling terkait. 

Baca juga: DPRD Bontang Dorong Pembangunan RSUD Taman Husada, Winardi: Gerilya Cari Dana

“Kedua aspek ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat di daerah rawan bencana dan memastikan bahwa semua warga memiliki akses ke layanan dasar yang memadai,” pungkasnya. (*)