Pendapatan pada Raperda APBD 2025 Menurun, DPRD Bontang Minta Pemkot Klarifikasi Secara Rinci

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG – Anggota DPRD Bontang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Yusuf, menyampaikan kekhawatirannya terkait penurunan pendapatan yang signifikan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang 2025.

Kekhawatiran ini diutarakan saat ditemui TribunKaltim.co usai rapat kerja dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD 2025 di Sekretariat DPRD, Senin (4/11/2024).

Ia menjelaskan bahwa PKB mencatat adanya penurunan pendapatan sebesar Rp129,5 miliar dibandingkan APBD Murni 2024.

Penurunan tersebut menimbulkan tanda tanya besar, terutama terkait perencanaan keuangan daerah yang dianggap harus lebih realistis dan berorientasi pada keberlanjutan pembangunan.

"Kami ingin pemkot memberikan klarifikasi yang rinci mengenai alasan di balik penurunan pendapatan ini," ungkap Yusuf.

Baca juga: Fraksi PKB Dorong APBD Bontang 2025 Fokus pada Pelayanan Publik dan Pengelolaan PAD yang Profesional

Menurutnya, penjelasan yang transparan akan membantu memastikan bahwa APBD 2025 tidak hanya menjadi rencana belanja, tetapi juga mencerminkan kemampuan keuangan daerah yang sesungguhnya.

PKB berharap agar masukan mereka dapat diperhatikan secara serius oleh Pemerintah Kota Bontang. 

Menurut Yusuf, APBD harus menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia mengingatkan agar anggaran yang disusun dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan yang berdampak langsung pada kebutuhan masyarakat.

“Kami ingin melihat APBD 2025 sebagai anggaran yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bontang. Setiap alokasi harus benar-benar direncanakan dengan matang, agar dana yang ada tidak terbuang sia-sia,” tegasnya.

Baca juga: DPRD Bontang Dorong Pembangunan RSUD Taman Husada, Winardi: Gerilya Cari Dana

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati yang hadir mewakili Pjs Walikota Munawwar mengatakan akan menjawab hal tersebut dalam tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPRD Bontang.

"Besok, ya, sekalian. Ini masukan penting buat pemerintah tentunya," jelas Aji. (*)