Terjawab Jabatan Elon Musk Usai Sukses Dukung Donald Trump Menang di Pilpres AS 2024, Ini Tugasnya

TRIBUNKALTIM.CO - Elon Musk dapat jabatan usai sukses dukung Donald Trump menang di Pilpres AS 2024, ini tugasnya.

Pemilik Tesla dan media sosial X dipastikan akan mendapat jabatan di pemerintahan Donald Trump.

Hal ini diungkapkan langsung oleh Donald Trump, presiden terpilih Amerika Serikat di Pilpres AS 2024.

Donald Trump menunjuk Elon Musk menjadi Kepala Departemen Efisiensi Pemerintah AS.

Baca juga: Daftar 6 Kesalahan Kamala Harris dan Demokrat, Donald Trump Menang Telak di Pilpres AS 2024

Pada Selasa (12/11/2024), Presiden AS terpilih itu mengumumkan CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk akan memimpin Departemen Efisiensi Pemerintah bersama dengan pengusaha Amerika Vivek Ramaswamy.

“Bersama-sama, kedua orang Amerika yang luar biasa ini akan membuka jalan bagi Pemerintahan saya untuk membongkar Birokrasi Pemerintah, memangkas peraturan yang berlebihan, memangkas pengeluaran yang sia-sia, dan merestrukturisasi Badan-Badan Federal yang penting bagi Gerakan 'Save America',” kata Trump dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

Di masa lalu, Trump memang sempat mengumumkan rencana untuk memasukkan Elon Musk ke dalam kabinetnya apabila ia memenangkan Pilpres AS 2024.

Pada 9 Juni lalu, ia telah secara jelas mengungkap rencana akan menempatkan Elon Musk sebagai kepala komisi efisiensi pemerintah jika ia memenangkan Pilpres Amerika.

Baca juga: Kelanjutan Kasus Pidana dan Perdata Donald Trump Usai Menang Pilpres AS, Presiden Tak Bisa Diadili

Ketika masih menjadi kandidat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Trump kala itu mengatakan kepada para eksekutif bisnis dalam sebuah pidato di New York, bahwa Musk akan mengawasi audit keuangan dan kinerja menyeluruh terhadap seluruh pemerintah federal apabila ia terpilih jadi Presiden lagi.

“Sebagai tugas pertama, komisi ini akan mengembangkan sebuah rencana aksi untuk menghilangkan penipuan dan pembayaran yang tidak tepat dalam waktu enam bulan. Ini akan menghemat triliunan dollar,” kata Trump, dikutip dari Reuters.

Menjadi fakta, pemerintahan Trump di masa lalu telah menghadapi peningkatan utang nasional sebesar 8,2 triliun dollar AS atau hampir dua kali lipat lebih besar dari Presiden Joe Biden.

Baca juga: Saat Donald Trump Ingat Lagi Percobaan Pembunuhan Dirinya, Sebut Tuhan Selamatkan untuk Perbaiki AS

Namun, Trump pada saat itu belum secara terbuka mengidentifikasi penghematan apa pun dan para ahli merasa skeptis mengenai besarnya penghematan tersebut. 

“Secara definisi, ini berarti Trump mendukung pemotongan Jaminan Sosial, Medicare, atau tunjangan veteran. Pada saat yang sama, Trump mengusulkan pemotongan pajak triliunan dolar untuk orang kaya. Itulah tujuan fundamentalnya: lebih banyak uang untuk teman-temannya yang kaya, lebih sedikit untuk orang lain,” tulis Bharat Ramamurti, mantan pejabat ekonomi di Gedung Putih Joe Biden pada Juni lalu.

Trump sendiri sempat menjanjikan pemotongan pajak besar-besaran.  

Ia berjanji menjadikan Amerika Serikat sebagai ibu kota mata uang kripto dunia, dan mengatakan akan mencabut Undang-Undang Pengurangan Inflasi Biden, yang menurunkan biaya untuk energi bersih dan pengobatan sambil menindak kecurangan pajak. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com 

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram