Berita DPRD Bontang

Alfin Sebut DPRD Bontang dan Bapperida Harus Atasi Tumpang Tindih Usulan Pembangunan

Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, menyoroti pentingnya kolaborasi antara DPRD dan Bapperida

Penulis: Muhammad Ridwan | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/HO
Alfin Rausan Fikry memimpin rapat kerja Komisi C DPRD Bontang bersama Bapperida, terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, di Sekretariat DPRD, Senin (11/11/2024) lalu.  TRIBUNKALTIM.CO/DPRD Bontang 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Ketua Komisi C DPRD Bontang, Alfin Rausan Fikry, menyoroti pentingnya kolaborasi antara DPRD dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Bontang untuk mengatasi tumpang tindih dalam usulan pembangunan yang masuk. 

Menurutnya, integrasi data sangat diperlukan agar perencanaan pembangunan lebih efisien.

"Kami menemukan usulan yang berlapis-lapis. Hal ini menunjukkan perlunya pengintegrasian data bersama Bapperida untuk memastikan tidak ada usulan yang saling bertumpuk," ujar Alfin dalam rapat di Sekretariat DPRD Kota Bontang, Senin lalu.

Ia menambahkan bahwa komunikasi yang lebih intensif diperlukan agar proses perencanaan menjadi lebih efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat Bontang.

Sementara itu Kepala Bapperida Bontang, Amirudin, mengakui adanya tantangan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, terutama terkait integrasi pokok-pokok pikiran (pokir) anggota dewan ke dalam RKPD. 

Baca juga: DPRD Bontang Minta Pemerintah dan Perusahaan Bersinergi Sediakan Sumber Air di Kampung Baru

Baca juga: Ketua DPRD Bontang Serukan Pentingnya Hidup Sehat di Hari Kesehatan Nasional ke-60

“Belum semua pokir dewan terakomodasi, meskipun mulai tahun depan seluruh pokir harus diinput melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD),” jelasnya.

Menurutnya untuk mempercepat dan menyederhanakan proses sinkronisasi, Bapperida mengusulkan pembuatan “kamus pokir” yang akan membantu mengorganisir berbagai usulan yang diajukan oleh anggota dewan. 

"Kamus pokir ini akan memastikan bahwa setiap usulan terakomodasi dengan baik dalam perencanaan pembangunan, sehingga perencanaan menjadi lebih transparan dan terstruktur," pungkasnya. Amirudin (*)

 

 

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved