Jaminan Sosial Penyelenggara Pilkada di Kaltim Diapresiasi DPR  RI

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik mengikuti rapat kerja dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pj gubernur, bupati dan wali kota se-Kalimantan di ruang rapat Komisi II (KK.III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (20/11/2024). 

Rapat membahas persiapan dan kesiapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2024 ini dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda didampingi Anggota Komisi II Muhammad Habibur Rochman, Ahmad Irawan dan Aus Hidayat Nur. Hadir juga Wamendagri Bima Arya.  

Diberikan kesempatan pertama, Pj Gubernur Akmal Malik menyampaikan secara ringkas persiapan dan kesiapan pelaksanaan pilkada serentak di Benua Etam Kalimantan Timur.  

Dikatakan, 10 kabupaten/kota di Kaltim telah siap menyelenggarakan pilkada serentak, baik untuk pemilihan gubernur maupun bupati dan wali kota. 

“Kami bersama Forkopimda sudah melakukan monitoring ke 10 kabupaten/kota termasuk daerah yang paling remote di Mahakam Ulu,” kata Akmal.

Kehadiran mereka di sana untuk mendeteksi potensi-potensi permasalahan dan sudah membicarakan dengan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu)  termasuk langkah apa yang bisa diberikan oleh pemerintah untuk membantu penyelenggara.

Kondisi logsitik saat ini sudah 100 persen tinggal menunggu untuk didistribusikan pada tanggal 24-25 November. 

Baca juga: Yovie Kahitna: Setiap Musisi Berhak Dapat Jaminan Sosial Melalui BPJS Ketenagakerjaan

Akmal menyebut karena kondisi alam yang ada di Kaltim, khususnya untuk dua daerah, yaitu Kutai Barat dan Mahakam Ulu yang kondisi alamnya sangat ekstrem akan diberikan perhatian khusus.

Termasuk untuk lokasi tempat pemungutan suara (TPS) di daerah 3T (terdepan, terluar dan terpencil), yang berdasarkan pemetaan dari KPU Kaltim terdapat di Desa Sandaran dan Desa Tanjung Mangkaliat di Kecamatan Sandaran, Kutai Timur.

Kemudian di Kecamatan Long Apari, Mahakam Ulu, serta kawasan Gerunggung, Tanjung Soke, Deraya dan Lemper di Kutai Barat.  

“Dukungan helikopter kalau terjadi kondisi cuaca yang tidak menguntungkan seperti riam yang tidak dapat dilewati oleh kapal,” sebutnya. 

Selain itu, lanjut Akmal, belajar dari pengalaman Pemilu 2019 lalu, dengan banyaknya petugas penyelenggara pemilu yang meninggal saat bertugas, maka Pemprov Kaltim berinisiatif untuk bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petugas penyelenggara pemilu dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota, hingga ke tingkat kecamatan dan petugas pemungutan suara.  

Kaltim sudah memetakan dengan baik kondisi 10 kabupaten/kota, termasuk  pemetaan daerah-daerah rawan.

Komunikasi dengan Forkopimda dan seluruh komponen di kabupaten/kota terus dijalin.

Mereka juga memfasilitasi forum-forum, tokoh agama dan tokoh masyarakat demi menjaga citra demokrasi menjelang Pilkada 2024.  

Baca juga: Pemkab Paser Perpanjang Kerja Sama Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Rentan