Sistem Zonasi Sekolah Bakal Dievaluasi Mendikdasmen, Ini Tanggapan Kepala Disdikbud Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Harapan baru muncul dengan terbentuknya pemerintahan baru di Indonesia, terutama di sektor pendidikan.

Salah satu topik yang menjadi perhatian adalah kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). 

Kebijakan ini telah diterapkan selama beberapa tahun terakhir untuk mengatur penerimaan siswa berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah.

Namun, kabarnya, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) berencana mengevaluasi dan mengkaji lebih dalam sistem zonasi untuk PPDB tahun 2025.

Baca juga: Bukan Hanya Jalan Gatot Subroto Samarinda, Dishub Kaji Penerapan Sistem Satu Arah Ruas Jalan Lainnya

Kementerian menggelar proses evaluasi ini dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk kepala dinas pendidikan di seluruh Indonesia.

Dalam pertemuan yang telah digelar beberapa waktu lalu, aspirasi dari seluruh daerah diserap untuk menjadi bahan pertimbangan.

Menanggapi rencana evaluasi ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, menyatakan bahwa prinsipnya, kebijakan pusat akan tetap diikuti.

Namun, ia optimistis sistem zonasi tidak akan dihapus sepenuhnya, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi di daerah masing-masing.

“Saya kira tidak ada perubahan ekstrem, Sistem PPDB yang sekarang sudah bagus, karena melibatkan banyak segmen, seperti prestasi akademik, non-akademik, afirmasi bagi anak tidak mampu, anak guru, dan tentu zonasi. 

Kalau pun dikaji, zonasi tidak mungkin hilang, hanya mungkin proporsinya disesuaikan. Misalnya, zonasi dikurangi, tapi prestasi akademik dinaikkan,” jelas Asli (21/11).

Ia juga menegaskan bahwa evaluasi ini akan mempertimbangkan kebutuhan spesifik daerah. 

“PPDB pasti bersifat situasional, Ada sekolah yang kekurangan murid, ada yang overload.

Kalau overload, tentu diperlukan sistem filter, Namun, namanya filter, tidak bisa memuaskan semua pihak,” tambahnya.

Terkait dengan masalah sekolah dengan jumlah siswa berlebih (overload), Asli mengatakan bahwa hal ini memang tidak mudah diselesaikan.

Dirinya mencontohkan, di SMPN 2 Samarinda, meskipun ditambah ruang kelas, tetap saja kurang lantaran overload. Solusi seperti membangun banyak ruang kelas tidak sepenuhnya efektif.