Kepala BKPSDM PPU Hadir ke Kantor Bawaslu Sebagai Saksi Terkait Dugaan Kasus Netralitas ASN

TRIBUNKALTIM.CO, PENAJAM - Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Penajam Paser Utara, Ahmad Usman, hadir sebagai saksi atas dugaan kasus netralitas ASN dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) PPU.

Dalam keterangan Ahmad Usman, menjelaskan kedatangan ke Kantor Bawaslu PPU di jalan provinsi, Kelurahan Nenang, Penajam, PPU tersebut atas undangan dari Bawaslu untuk memberikan keterangan dugaan netralitas ASN di wilayah PPU.

"Yang pertama kami diundang, yang kedua pertanyaan mengarah pada benarkah ASN, Kami yakinkan itu adalah pegawai negeri," ucapnya.

Baca juga: Bawaslu Penajam Paser Utara Gandeng Peradi, Jalankan Pilkada 2024 Damai

Untuk diketahui kasus dugaan netralitas ASN dilingkungan tersebut adalah seorang Dokter Spesialis di RSUD RAPB PPU berinisial (L) yang hadir pada saat debat publik Pilkada PPU tanggal 14 November yang berlangsung di Studio Menara Kompas TV, di Jakarta.

Dan Laporan tersebut pun dilayangkan oleh seorang warga asal Nenang berinisial (SN) RT 004, Penajam, PPU. telah melampirkan barang bukti berupa Foto tangkap layar dan kemudian screenshot dokumen PNS Kedokteran yang diambil pada website.

Ahmad Usman, menambahkan dirinya hadir sebagai saksi teknis karena menyangkut data aparatur sipil negara di wilayah PPU dan dirinya percaya dan mengikuti segala proses Bawaslu baik itu nantinya dilaporkan ke BKN untuk dapat ditindaklanjuti.

"Itu kan masih dugaan, teman-teman Bawaslu akan melengkapi itu, Tergantung Bawaslu nya ini diteruskan apa ndak ke pusat karena yang sidang nanti di pusat," ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Penajam Paser Utara, Ahmad Usman, berharap agar kasus serupa di wilayah PPU tidak terulang kembali, karena menurutnya sudah melakukan berbagai kegiatan untuk bagimana netralitas ASN tetap terjaga sehingga tidak ikut dalam Pilkada.

"Pihak pemerintah sudah melakukan sosialisasi agar ASN ini netral dalam Pilkada, Acuan pemerintah sudah ada surat edaran sudah ada, SK bersama, kami sosialisasikan, pemberitahuan secara lisa juga ada, dikirim digrup sudah kepada pimpinan juga sudah, karena tugas kita saling mengingatkan," pungkasnya.(*)