Pjs Bupati Dampingi Pj Gubernur Kaltim Tinjau Kesiapan Pilkada Kukar 2024

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG - Penjabat sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Bambang Arwanto bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar mendampingi peninjauan persiapan Pilkada oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik, serta Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto, Selasa (19/11).

Peninjauan diawali di kantor Bawaslu Kukar, kemudian dilanjutkan ke KPU tepatnya gudang logistik Pemilu.

Akmal Malik menyambut baik dan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu Kukar.

Baca juga: Pantau Kesiapan Pilkada Kukar Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Ingatkan Kondisi Pascapilkada

“Bagus, apa yang dilakukan Bawaslu Kukar ini pengawasan sudah berbasis digital, jadi mudah untuk dilakukan pemantauan proses pengawasan saat Pilkada nanti 27 November 2024,” terang Akmal Malik.

Terkait pendistribusian logistik Pemilu, Akmal menyarankan distribusi lebih cepat dilakukan karena wilayah di Kukar yang luas.

“Idealnya tanggal 22 November logistik sudah bisa didistribusikan, Kita khawatir, jika logistik jatuh di perairan sungai, maka antisipasinya masih ada waktu bagi KPU,” tuturnya

Dengan melihat secara langsung persiapan penyelenggaraan, Akmal menyimpulkan bahwa Kukar sudah siap menggelar Pilkada. Dirinya mengakui, sudah memantau langsung kesiapan penyelenggaraan Pilkada di kabupaten kota lainnya di Kaltim.

Sementara itu Pjs Bupati Bambang Arwanto ditemui awak media usai peninjauan memastikan, H-8 penyelenggaran Pilkada Kukar, persiapan komunikasi dan koordinasi antara Pemkab, KPU, Bawaslu, Polres dan Kodim sudah semakin intens.

Bambang juga menekankan netralitas ASN yang mutlak harus dijaga, untuk itu pihaknya sudah berkali-kali melakukan sosialisasi, baik di tingkat kabupaten hingga ke kelurahan maupun desa.

“Kita sudah tekankan untuk menjaga netralitas ASN guna meminimalisir terjadi kerawanan pemilu. Karena Kukar termasuk tinggi tingkat kerawanan pemilu di Kaltim, dan netralitas ASN mutlak adanya,” pungkasnya. (Prokom01)