Advokat di Kaltim Bakal Menghadapi Tantangan Hukum Era Pembangunan IKN Nusantara

Heru juga menegaskan bahwa DPP KAI tidak akan mentoleransi anggota yang melanggar kode etik.

“Jika ada anggota KAI yang melanggar kode etik, siapapun presidium saat itu, saya titip agar segera dipecat. Profesi ini adalah profesi mulia, dan masih banyak orang yang mau menjadi advokat dengan cara yang benar,” tegasnya.

Baca juga: Oknum Advokat dan PNS di Tenggarong Kukar Bertengkar, Diduga Motif Sakit Hati

Konferda ini juga menjadi momentum bagi para advokat di Kalimantan Timur untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan hukum di era pembangunan IKN.

Dengan peluang hukum yang semakin besar, advokat dituntut untuk terus meningkatkan kompetensi dan adaptasi teknologi.

Acara ini diakhiri dengan diskusi dan pemilihan kepengurusan baru DPD KAI Kaltim, di mana diharapkan pemimpin yang terpilih mampu membawa advokat Kalimantan Timur menjadi lebih profesional, berintegritas, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Konferda III ini mencerminkan komitmen KAI dalam menjaga kehormatan profesi advokat sekaligus meningkatkan solidaritas di antara anggotanya untuk mewujudkan advokasi yang berkelas dan relevan dengan perkembangan zaman. (*)