Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kaltim Capai 810, Akmal Malik: Pahami Akar Masalah

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Merujuk pada data aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) sampai pada Oktober 2024 ada 810 kasus kekerasan terjadi di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

Kota Samarinda menjadi daerah yang mencatatkan kasus tertinggi dengan angka 198 kasus, kemudian Balikpapan 140 kasus dan Bontang 116 kasus.

Daerah terendah yakni Mahakam Ulu, 4 kasus yang tercatat.

Menanggapi ini, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik mengatakan, pentingnya memahami akar masalah sebelum mengambil langkah penanganan pada kasus kekerasan perempuan dan anak.  

“Kita tidak bisa hanya jadi tempat penampungan masalah. Harus ada pemetaan masalah yang mendalam untuk menemukan solusi tepat,” tegasnya Rabu (4/12/2024).  

Baca juga: Pj Gubernur Akmal Malik Kukuhkan Dewan TIK Kaltim: Jangan Cuma Kanalisasi tapi Hadirkan Gagasan 

Baca juga: Deklarasi Stop Kekerasan Perempuan dan Anak, Akmal Malik: Cari Akar Masalahnya, Selesaikan

Selama ini, langkah–langkah yang sudah dilakukan menurut Akmal Malik masih konvensional, kurang efektif dan tidak menyentuh akar masalah.  

Menurutnya, mengurus korban mesti mencari tahu akar masalah, sebab utama terjadinya kekerasan. 

Ia ingin  dinas terkait, mampu memulai langkah deteksi akar masalah. 

Misalnya, mengetahui hubungan antara kekerasan dengan tingkat kemiskinan, pendidikan, dan kurangnya ruang publik.  

“Pendekatan konvensional harus kita ubah menjadi kolaborasi yang sinergi, berbagai pihak bekerja bersama untuk menuntaskan masalah ini,” harapnya.  

Pemerintah daerah juga akan terus berupaya mengambil tindakan.

Melihat data yang ada, kawasan perkotaan justru cenderung menjadi lokasi utama terjadinya kekerasan dibanding daerah pedesaan.

Baca juga: Jadi Narasumber Podcast AHC, Pj Gubernur Akmal Malik Bahas Potensi dan Tantangan Tambang di Kaltim

"Pemetaan masalah harus dilakukan secara menyeluruh dan mengidentifikasi faktor. Seperti kepadatan penduduk, minimnya ruang publik, hingga keterbatasan layanan sosial. Apakah karena ruang publik yang terbatas sehingga anak-anak tidak memiliki tempat bermain, atau karena tekanan ekonomi yang tinggi? Semua ini harus dianalisis lebih dalam,” pungkasnya.

“Jangan hanya mengobati luka, kita harus mencegah agar kekerasan tidak lagi terjadi, ini tugas kita bersama. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci,” sambung Akmal Malik. (*)