Pilkada Kaltim 2024 - Alasan Tim Hukum Isran-Hadi Laporkan Bawaslu ke DKPP, Kata Kubu Rudy-Seno

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Update perkembangan Pilkada Kaltim 2024, tim hukum Isran Noor-Hadi Mulyadi akan melaporkan Bawaslu Kaltim ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Pelaporan tim hukum Isran-Hadi terkait sejumlah temuan money politics atau politik uang pada masa jelang pencoblosan Pilkada Kaltim 2024 pada 27 November 2024.

Menurut tim hukum Isran-Hadi dugaan money politics atau politik uang jelang pencoblosan Pilkada Kaltim 2024 ini terjadi di beberapa wilayah di Kaltim secara terang-terangan.

Sejumlah laporan bahkan hingga kasus tangkap tangan, juga dilakukan oleh sejumlah pihak terkait kasus politik uang yang terjadi di tengah masyarakat. 

Baca juga: Biodata Rudy Masud, Cagub Unggul di Pilkada Kaltim 2024 versi Quick Count dan Real Count JagaSuara

Tetapi, tim hukum Isran-Hadi menilai Bawaslu Kaltim dalam menindaklanjuti laporan, belum sepenuhnya bergerak.

Ketua tim hukum Isran-Hadi, Jaidun, mendesak Bawaslu agar segera bertindak tegas. 

Ia berencana melaporkan ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) apabila belum ada tindakan lebih lanjut dari Bawaslu Kaltim.

Jaidun mengungkap, sejumlah lokasi dimana dugaan praktik money politik terjadi.

Diantaranya Balikpapan, Samarinda, Berau, dan Kutai Timur, bahkan beberapa kejadian direkam, kemudian viral di media sosial.

"Di Balikpapan, misalnya, ada kejadian di kawasan Kilo 10.

Kemudian Samarinda, praktik sama ditemukan di beberapa tempat, termasuk di kantor DPD Golkar Kaltim.

Di Berau, ada kasus yang terungkap melalui operasi tangkap tangan. Begitu juga di Kutai Timur," jelasnya.

Tim hukum Isran-Hadi, lanjutnya, juga mengawal laporan masyarakat yang sudah diberikan ke Bawaslu terkait dugaan politik uang.

Ia berharap Bawaslu dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) bisa menjalankan tupoksinya secara profesional dan akuntabel.

Baca juga: Biodata Seno Aji, Cawagub Pendamping Rudy Masud yang Unggul di Pilkada Kaltim 2024 versi Real Count

Meski, beberapa laporan telah diproses, seperti kasus di Balikpapan dan kantor DPD Golkar Kaltim, Jaidun menilai kinerja Bawaslu Kaltim masih belum maksimal.