Harga Barang dan Jasa yang Kena Dampak PPN 12 Persen, Alat Mandi, Snack, Mi Instan hingga Bengkel

TRIBUNKALTIM.CO - Kenaikan PPN 12 persen diperkirakan bakal terdampak pada sejumlah harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan sehari-hari.

Meski tidak termasuk barang mewah, namun sederet barang dan jasa yang menjadi kebutuhan sehari-hari diperkirakan terdampak PPN 12 persen, di antaranya alat mandi, snack, baju, mi instan hingga jasa bengkel dan salon. 

Dengan kenaikan PPN 12 persen yang berdampak pada harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan sehari-hari, pengeluaran juga bakal naik.

Berdasarkan hasil riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS), harga barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari juga akan terdampak kenaikan PPN 12 persen.

Baca juga: Suasana Demo Tolak PPN 12 Persen, Kpopers Bawa Lightstick dari NCT hingga Poster Sri Mulyani

Pengeluaran untuk alat mandi, snack, air minum dalam kemasan, baju, dan alas kaki masing-masing diperkirakan akan naik sebesar Rp 12.000, Rp 7.200, Rp 36.000, Rp 17.088, dan Rp 10.063 per bulan.

Biaya jasa bengkel motor, jasa perawatan kecantikan, dan jasa pangkas rambut juga akan naik masing-masing sebesar Rp 39.000, Rp 120.000, dan Rp 16.800 per bulan.

Bahkan untuk mi instan diprediksi juga bakal meningkat. 

Harga mi instan diperkirakan meningkat dari Rp 52.800 menjadi Rp 57.600 per bulan atau naik Rp 4.800 per bulan.

Pengeluaran Gen Z Membengkak

Menurut pemberitaan Kompas.com, Center of Economic and Law Studies (CELIOS) meriset, pengeluaran Gen Z bakal membengkak hingga Rp 1,74 juta per bulan akibat kenaikan PPN di 2025 yang membuat harga barang dan jasa ikut naik.

Hitungan tersebut didapat dari perkiraan kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi Gen Z setelah kenaikan PPN, seperti tiket konser, berlangganan Spotify dan Netflix, kuota internet, layanan pesan makanan online, dan membership gym.

Dalam laporannya, CELIOS menjabarkan harga tiket akan bertambah sekitar Rp 112.000 dan membership gym juga akan bertambah Rp 30.000 setelah kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Baca juga: Viral Petisi Tolak PPN 12 Persen, Sudah Ditandatangani Lebih dari 80 Ribu Orang

Kemudian biaya langganan Spotify juga akan meningkat Rp 5.224 per bulan dari semula Rp 57.465 menjadi Rp 62.689.

Prediksi Harga Layanan Film Streaming

Langganan platform streaming film legal, seperti Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, dan HBO Max diprediksi juga bakal mengalami kenaikan. 

Dilansir dari situs resmi Netflix, harga langganan Netflix bakal meningkat setelah diberlakukan PPN 12 persen, dari Rp 54.000 per bulan menjadi Rp 54.486 per bulan untuk paket Basic.

Sementara, untuk paket Premium dari Rp 186.000 per bulan naik menjadi Rp 187.675 per bulan.

Dikutip dari situs resmi Disney+ Hotstar, harga langganan Disney+ meningkat dari Rp 65.000 per bulan menjadi Rp 65.585 per bulan untuk paket Basic.

Sementara, untuk paket Premium yakni dari Rp 119.000 per bulan menjadi Rp 120.072 per bulan.

Dilansir dari situs resmi Amazon Prime Video, harga langganan Amazon Prime Video meningkat dari Rp 59.000 per bulan menjadi Rp 59.531 per bulan.

Dilansir dari situs resmi HBO Max, harga langganan HBO Max naik dari Rp 49.000 per bulan menjadi Rp 49.441 per bulan untuk paket Ponsel.

Sementara, untuk paket Standar dari Rp 79.000 per bulan naik menjadi Rp 79.711 per bulan.

Untuk paket Ultimate naik dari Rp 119.000 menjadi Rp 120.072.

Baca juga: PPN 12 Persen untuk Apa Saja dan Berlaku Kapan? Ini Info dan Daftar Barang/Jasa yang Akan Terdampak

Tak Sebanding dengan UMP 2025

Bhima Yudhistira, ekonom sekaligus Executive Director Celios mengatakan, kenaikan PPN menjadi 12 persen tidak sepadan dengan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 yang sudah diumumkan seluruh gubernur di Indonesia, Kamis (11/12/2024) lalu.

Tidak sebanding. Dampak kenaikan PPN 12 persen lebih besar ke pelemahan daya beli dibanding stimulus ekonomi yang sifatnya parsial dan temporer," katanya.

Bahkan, Bhima menilai, kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah di tengah kenaikan tarif PPN tahun depan juga hanya berorientasi untuk jangka pendek dan tidak menawarkan kebaruan karena hanya mengulang insentif yang sudah ada.

"PPN perumahan DTP, PPN kendaraan listrik dan PPh final UMKM 0,5 persen sudah ada sebelumnya.

Bentuk bantuan juga bersifat temporer seperti diskon listrik dan bantuan beras 10 kg yang hanya berlaku 2 bulan," kata dia. 

Sebaliknya, efek negatif kenaikan tarif PPN 12 persen berdampak jangka panjang.

Di samping itu, pemberian insentif PPN DTP 3 persen persen untuk kendaraan Hybrid justru semakin membuat kontradiksi berupa keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat menengah ke atas.

Sebaliknya, kelas menengah diminta membeli mobil Hybrid di saat ekonomi melambat.

"Harga mobil Hybrid pastinya mahal, dan ini cuma membuat konsumen mobil listrik EV yang notabene kelompok menengah atas beralih ke mobil Hybrid yang pakai BBM.

Bagaimana bisa ini disebut keberpiha  kan pajak?” kata Bhima.

Baca juga: Dampak PPN 12 Persen, Biaya Langganan Netflix dan Spotify Bakal Naik Tahun Depan

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.

Artikel ini telah tayang di kontan.co.id dan kompas.com.