Beda dengan Indonesia, Vietnam Turunkan PPN jadi 8 Persen dan Bikin Jumlah Kementerian Lebih Ramping

Beberapa kementerian akan digabung, seperti:  

- Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan dan Investasi menjadi Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional.

 - Kementerian Transportasi dan Kementerian Konstruksi akan digabung.  

- Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial dilebur menjadi Kementerian Dalam Negeri.  

Rencana pengurangan jumlah kementerian itu berasal dari pemimpin baru VCP, To Lam.

Usulan tersebut dapat berubah sampai pemungutan suara di parlemen pada Februari 2025.

Dilansir dari DW, Selasa, pemerintah akan menggabungkan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi. 

Dua kementerian itu akan dilebur menjadi Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional.

Kementerian Transportasi akan digabung dengan Kementerian Konstruksi, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial akan dilebur menjadi Kementerian Dalam Negeri Partai Komunis dan Majelis Nasional juga akan mengalami restrukturisasi.

Komisi Pusat Urusan Luar Negeri dan Komite Hubungan Luar Negeri Majelis Nasional akan dilebur ke dalam Kementerian Luar Negeri.

Selain itu, beberapa lembaga media milik negara, seperti stasiun radio, akan dibubarkan dan staf mereka akan dialihkan ke organisasi berita yang lebih besar.

Pengurangan lembaga negara seperti itu bukan hal baru di Vietnam.

Negara itu secara bertahap mengurangi jumlah kementerian dari 36 pada awal 1990-an menjadi 22 pada 2021.

Pemimpin VCP To Lam yang menginisiasi pengurangan jumlah kementerian mengatakan, reformasi tersebut bertujuan untuk membentuk pemerintah Vietnam yang ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak.

Sementara, Peneliti tamu di ISEAS Yusof Ishak Institute, Nguyen Giang menilai, pengurangan kementerian dan lembaga negara Vietnam memiliki tujuan positif.