Dibanding PPN 12 Persen yang Menghantam Rakyat Kecil, Pemerintah Diminta Naikkan Pajak Orang Kaya

TRIBUNKALTIM.CO - Aspirasi agar Pemerintah tidak menaikkan PPN 12 persen terus menggemuka seiring dengan aksi penolakan masyarakat. 

Diketahui PPN 12 persen akan mulai diberlakukan 1 Januari 2025 yang artinya tinggal menunggu hitungan hari. 

Salah satu lembaga yang menyuarakan agar Pemerintah mencari alternatif menambah pendapatan negara adalah Gerakan Nurani Bangsa (GNB).

GNB meminta Pemerintah mencari alternatif untuk menambah pendapatan negara selain menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen. 

Baca juga: Demo Tolak PPN 12 Persen, Mahasiswa Tantang Pemerintah Tarik Pajak Kekayaan 2 Persen ke Konglomerat

Erry Riyana Hardjapamekas, salah satu tokoh yang tergabung GNB, mengusulkan, seharusnya pemerintah menaikkan pajak orang kaya, dibandingkan menaikan PPN menjadi 12 persen.

"Mengapa tidak dicari sumber-sumber lain, misalnya memajaki orang-orang kaya dengan lebih besar, dan bocoran-bocoran soal ini kan sudah banyak dan sebetulnya pemerintah bisa melakukan ini.

Kemudian, apakah tidak mustahil untuk memajaki kekayaan, terutama orang-orang kaya," ujar Erry dalam konferensi pers virtual, Sabtu (28/12/2024).

Meski demikian, pimpinan KPK Tahun 2003-2007 itu juga menghargai bahwa kenaikan PPN merupakan amanat undang-undang.

Namun, ia mengusulkan, agar pekerja di sektor pendidikan seperti guru swasta, juga menerima insentif yang diberikan pemerintah. 

"Jangan hanya kepada pekerja-pekerja kasar, tapi juga pekerja-pekerja yang tidak kasar seperti guru swasta, dosen, tenaga kependidikan dan sebagainya," katanya.

 Tokoh GNB lainnya, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Jacklevyn Fritz Manuputty sangat berharap pemerintah mempertimbangkan pemberian jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat kecil.

Menurutnya, pengamanan sosial perlu dilakukan khususnya kepada lapisan masyarakat yang terdampak kenaikan PPN menjadi 12 persen.

"Karena bagaimanapun juga kenaikan PPN akan menghantam daya beli masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah," katanya.

Pria yang akrab dipanggil Jacky ini sangat mendukung pemerintah yang berjuang keras untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: Petisi Tolak PPN 12 Persen Ditandatangani Lebih dari 195 Ribu Orang, Kesenjangan Ekonomi Meningkat

Namun, ia secara kritis tetap mengingatkan jangan sampai aspek keadilan sosial justru tertinggal.