Beda dengan Indonesia, Vietnam Turunkan PPN jadi 8 Persen dan Bikin Jumlah Kementerian Lebih Ramping

TRIBUNKALTIM.CO - Beda dengan Indonesia, Vietnam justru akan turunkan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan akan kurangi jumlah kementerian.

Sebagaimana diketahui, kejadian mirip di Vietnam juga terjadi di Indonesia.

Meski tidak ada hubungan antara kedua negara tapi peristiwa yang sama juga terjadi di kedua negara asia tenggara ini.

Berbanding terbalik, Pemerintah Indonesia berencana menaikkan PPN 12 persen untuk barang mewah pada Januari 2025.

Baca juga: Viral Petisi Tolak PPN 12 Persen, Sudah Ditandatangani Lebih dari 80 Ribu Orang

Selain itu, Kabinet Prabowo-Gibran juga menambah Kementerian hingga kini berjumlah 48 kementerian.

Padahal sebelumnya Kabinet Jokowi berada di angka 34 Kementerian.

Sedangkan, Vietnam baru saja menurunkan PPN dan berencana memangkas kementerian.

Vietnam berencana mengurangi jumlah kementerian dan lembaga negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk memotong kemacetan, mengurangi birokrasi, dan mengalihkan dana ke proyek pembangunan.

Dilansir Bloomberg, Senin (16/12/2024), reformasi ini akan menghilangkan 15-20 persen unit kementerian dan/atau lembaga negara, termasuk mengurangi jumlah pegawai negeri.  

Bila proses perampingan selesai pada April 2025, Vietnam hanya memiliki 13 kementerian, empat lembaga setingkat menteri, dan empat badan pemerintah tambahan.

Jumlah ini turun drastis dari 30 kementerian saat ini.

Jumlah kementerian dan lembaga pemerintah direncanakan akan dipangkas dari 30 menjadi 21 dalam program yang digambarkan sebagai "reformasi kelembagaan".

 Rencana ini muncul beberapa hari setelah negara itu mengesahkan draft aturan perpanjangan pengurangan pajak PPN, dari mulanya 10 persen menjadi 8 persen.

Berdasarkan Reuters, Selasa (17/12/2024), lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran TV negara akan dibubarkan.

Vietnam juga akan menggabungkan beberapa kementerian utama, sekaligus membubarkan komisi yang dijalankan Partai Komunis Vietnam (VCP) dan organisasi media milik negara.