TRC Disdukcapil Berau Telah Bergerak Cepat Memfasilitasi Dokumen Khusus saat Warga Tertimpa Musibah

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Tim Reaksi Cepat (TRC) Disdukcapil Berau telah melakukan kinerja maksimal dalam menerbitkan dokumen pada tahun 2024. 

Terutama dalam membantu para korban kebakaran, ataupun penduduk yang mendapatkan musibah yang mengakibatkan kehilangan dokumen-dokumen penting dan membantu para penduduk rentan. 

Kepala Disdukcapil Berau, David Pamuji mengatakan TRC Disdukcapil Berau, dituntut untuk bergerak cepat untuk memfasilitasi dokumen khusus.

Misalkan pada masalah kebakaran, pihak TRC akan datang saat satu hari setelah musibah dan tidak ditunda. 

Baca juga: Penuhi Layanan Kesehatan, 8 Dokter di Berau Lanjutkan Pendidikan Spesialis

Apalagi, dokumen kependudukan itu digunakan untuk pemberian bantuan dari pemerintah. Biasanya dokumen akan selesai dalam beberapa hari hingga satu minggu. Berbeda dengan pelayanan jemput bola pencatatan dokumen yang bisanya menghabiskan waktu hingga sebulan. 

“Karena saat pendataan, memang khusus ya, tidak perlu banyak syarat atau dokumen pelengkap lainnya. Jadi pelayanan TRC memang dituntut cepat,” ungkapnya kepada Tribunkaltim.co, Kamis (2/1/2025).

Tidak hanya bekerja kepada kasus bencana, namun TRC juga menyasar pada masyarakat rentan. Misalkan kepada lansia yang tidak memiliki dokumen, atau membantu lansia rentan untuk mendapatkan fasilitas pengobatan gratis dari pemerintahan. 

Pihaknya juga bekerjasama dengan Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

“Sebenarnya TRC ini menyasar masyarakat rentan, jadi tiap hari tim TRC selalu bekerja. Kadang dalam satu hari bisa dua kali kunjungan,” jelasnya. 

David memberi contoh, pada saat akhir tahun 2024, terdapat lansia yang tidak bisa berjalan lagi, namun membutuhkan bantuan dokumen, pihaknya segera mengurus hal itu. 

Adapun, kedatangan orang terlantar yang memerlukan indentitasnya. Serta kejadian manusia perahu. Maupun beberapa kasus di rumah sakit yang memerlukan dokumen identitas untuk pengambilan kebijakan tindakan medis.  (*)