Prabowo sebut Perluasan Lahan Sawit tanpa Takut Deforestasi, Sorotan Walhi dan Guru Besar UGM

TRIBUNKALTIM.CO - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia perlu menambah lahan kelapa sawit tanpa takut mengalami deforestasi menjadi sorotan. 

Usai Prabowo menyebut tak perlu takut deforestasi lantaran Indonesia perlu penambahan lahan kelapa sawit, Walhi dan Guru Besar UGM menyampaikan kritiknya.

Bukan hanya tak perlu mengkhawatirkan deforestasi, Prabowo bahkan juga meminta aparat TNI/Polri untuk menjaga kebun kelapa sawit di Indonesia.

Pemerhati lingkungan pun mengungkap kekhawatiran dari pernyataan Prabowo.

Baca juga: Pj Gubernur Sebut Kelapa Sawit, Udang dan Rumput Laut Kaltim Paling Diminati Investor Tiongkok

"Saya kira ke depan kita harus tambah tanam kelapa sawit.

Enggak usah takut apa itu katanya membahayakan, deforestation, namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan?" kata Prabowo, diberitakan Kompas.com, Senin (30/12/2024). 

"Benar enggak, kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan?

Dia menyerap karbondioksida, dari mana kok kita dituduh yang boten-boten saja itu orang-orang itu," lanjut Prabowo.

Prabowo menambahkan, banyak negara tetangga membutuhkan kelapa sawit sehingga termasuk komoditas strategis.

Dia pun meminta kepala daerah dan aparat TNI/Polri menjaga kebun kelapa sawit Indonesia.

Deforestasi sendiri adalah proses penggundulan atau pengurangan luas hutan secara besar-besaran, baik oleh aktivitas manusia atau bencana alam.

Hutan yang mengalami deforestasi akan berubah menjadi lahan nonhutan, seperti area pertanian, perkebunan, peternakan, atau permukiman.

Lantas, benarkah pembukaan lahan kelapa sawit tidak menyebabkan deforestasi?  

Sawit bukan Tanaman Hutan

Baca juga: Kelapa Sawit Penyumbang Terbesar Industri Pengolahan, Kontribusi PDRB Kaltara 7,67 Persen

Manager Kampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional Walhi, Uli Arta Siagian menyebut Prabowo memang memiliki rencana membuka hutan untuk kebun sawit.

Namun, dia mengaku terkejut Prabowo sebagai presiden menyatakan pembukaan lahan sawit tidak menyebabkan deforestasi karena sawit mempunyai daun.

"Presiden harusnya berbicara berdasarkan sains, pengetahuan, riset, dan fakta-fakta yang ada," ujar Uli dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (2/1/2025).

Menurutnya, riset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada 2022 menunjukkan, sawit bukanlah tanaman hutan atau tanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).

KLHK mengungkapkan, penanaman sawit yang ekspansif, monokultur, dan nonprosedural di kawasan hutan akan menimbulkan masalah hukum, ekologis, hidrologis, dan sosial, termasuk deforestasi.

Data KLHK pun menyebut, sebanyak 3,2 juta hektar hutan berubah menjadi kebun sawit ilegal.

Ekspansi ini menimbulkan deforestasi atau pengurangan lahan hutan yang masif.

Tak hanya deforestasi, lanjut Uli, penambahan kebun sawit menimbulkan polusi, kerusakan sungai, krisis air, banjir, longsor, serta kebakaran hutan.

“Ini menunjukkan bahwa pernyataan Presiden Prabowo tidak berdasarkan data dan fakta yang diterbitkan pemerintah sendiri,” tegasnya.  

Risiko penambahan lahan sawit

Di sisi lain, Uli menambahkan, pembukaan hutan untuk kebun sawit memicu tindak intimidasi dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dan pembela Hak Asasi Manusia (HAM).

Selama ini perusahaan kelapa sawit dinilai melakukan pelanggaran lingkungan hidup dan HAM, serta bertindak greenwashing dengan pura-pura melestarikan lingkungan.

Ekspansi perkebunan sawit akan semakin memperpanjang rantai konflik agraria, kerusakan lingkungan, kebakaran hutan dan lahan, bencana ekologis, dan korupsi di sektor sawit.

"Apalagi dalam pernyataannya, Prabowo meminta polisi dan tentara menjaga perkebunan sawit. Pernyataan ini berbahaya sekali," lanjut Uli.

Baca juga: 2 Daerah di Kabupaten Paser Kaltim jadi Lokus Major Project Benih Kelapa Sawit

Tanpa permintaan itu, selama ini aparat polisi dan TNI telah cenderung memihak perusahaan sawit dengan bertindak intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi masyarakat.

"Berpotensi akan membuat kasus-kasus intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap masyarakat semakin bertambah," imbuhnya.  

Solusi hasil sawit naik tanpa lahan baru

Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Priyono Suryanto pun menyebut keinginan Prabowo menambah lahan sawit sebagai hal yang salah.

"Apa perkebunan sawit bisa ditingkatkan produksinya tanpa perluasan kawasan baru? Ini (penambahan lahan sawit) opsi jalan kuno," ujar Priyono saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Menurutnya, perluasan lahan perkebunan kelapa sawit justru membuat Indonesia mengalami kondisi darurat karena tidak mampu memiliki tata kelola sawit yang baik dan berkelanjutan.

Indonesia juga dinilai mengalami darurat riset sawit karena kurangnya penelitian dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Ketua Umum Masyarakat Agroforestri Indonesia (MAFI) ini menilai dua badan tersebut tidak mampu melakukan riset untuk memastikan kebun-kebun sawit berkelanjutan dan mencegah deforestasi.

"Indonesia kalah menghadapi deforestasi sebagai negara berperingkat tingkat tinggi dengan deforestasi-degradasi," lanjut Priyono.

Daripada menambah lahan baru, dia lebih menyarankan pemerintah memitigasi situasi darurat imbas gagal mengatur perkebunan kelapa sawit.

Pemerintah pun harus melakukan riset dan penguatan sumber daya manusia agar memiliki tata kelola berkelanjutan, tidak menyalahi ekosisem, dan memastikan jumlah produksi sawit tinggi.

"Dengan melakukan setop opsi perluasan lahan baru kawasan sawit," tandas Priyono.

Baca juga: 5 Daerah Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Kalimantan Timur, Tercatat Produksi Sampai Jutaan Ton

(*)

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com.