Samarinda Siap Gelar Program Makan Bergizi Gratis, DPRD Ingatkan Pentingnya Penuhi Standardisasi

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA -  Program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) dipastikan mulai dilaksanakan pada tahun 2025 ini.

Sebelumnya, sejumlah daerah telah menguji coba program ini di berbagai sekolah.

Kota Samarinda menjadi salah satu daerah yang turut menjalankan uji coba tersebut.  

Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda pun telah menunjukkan keseriusannya untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis.

Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran sebesar 6,5 persen dari APBD 2025.

Baca juga: Komisi IV DPRD Samarinda Dorong Pembentukan Pansus  untuk Selesaikan Upah Pekerja Teras Samarinda

Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahroni Pasie mengatakan, anggaran 6,5 persen dari APBD yang telah dialokasikan Pemkot Samarinda sifatnya masih sebatas antisipasi. 

"Untuk finalisasinya belum karena belum ada petunjuk dari pemerintah pusat. Saat uji coba, program ini langsung dijalankan oleh pemerintah pusat melalui TNI. Namun, ke depannya, pelaksanaan ini akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," jelasnya.  

Novan juga menambahkan bahwa peran pemerintah daerah nantinya akan mencakup pendistribusian dan pengelolaan keuangan.

Hanya saja, detail pelaksanaan tersebut belum dibahas secara menyeluruh. 

Oleh karena itu, DPRD Samarinda berencana menggelar hearing untuk mendalami hal ini lebih lanjut.

Termasuk menggelar diskusi dengan dinas terkait, seperti Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Kesehatan (Dinkes), untuk membahas berbagai aspek program MBG.  

“Apakah budget yang ada memenuhi dengan standarisaai kesehatan dan sesuai atau tidak harganya dengan harga produk produk di pasar kita. Kita akan berkoordinasi terus dan akan sama-sama mereview,” jelas Novan.

Baca juga: Dukung Inovasi Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir, DPRD Samarinda Ajak Perguruan Tinggi Terlibat

Di samping itu, Novan jug amenyoroti pentingnya penggunaan bahan pendukung yang ramah lingkungan, seperti kotak makanan yang mudah terurai. 

"Jangan sampai bahan yang digunakan justru menambah beban lingkungan karena sulit diurai. Standar ini juga harus diperhatikan," tegasnya.  

Terkait dengan adanya rencana pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan program nasional ini, seperti katering, Novan menilai bahwa hal tersebut dapat menjadi langkah positif asalkan berada dalam pengawasan yang ketat.

"Selama memenuhi standar pelaksanaan, tidak masalah jika melibatkan pihak ketiga. Bahkan, ini bisa menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar," pungkasnya. (*)