Update Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Balikpapan dan Bontang, Masih Belum Berjalan

TRIBUNKALTIM.CO, BALIKPAPAN - Tengok informasi update pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Balikpapan dan Bontang.

Kabarnya, pemerintah Kota Balikpapan dalam waktu dekat akan mulai menerapkan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Program yang digagas Presiden Prabowo Subianto mulai dibahas bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

Sementara di Bontang, program unggulan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang masih dalam tahap wacana dan belum ada kepastian teknis pelaksanaannya.

Selengkapnya ada dalam artikel ini.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis di Bontang Belum Jelas, Ini Upaya Disdik

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan Irfan Taufik mengatakan, pihaknya akan mulai membahas implementasi pelaksanaan program MBG.

"Hari ini kita bertemu dengan badan gizi nasional, kemudian besok (8/1) rapat lagi terkait implementasi pelaksanaan program makan bergizi gratis," ujarnya, Selasa (7/1/2025).

Pada pertemuan bersama BGN, beberapa hal yang dibahas meliputi jumlah penerima manfaat, sasaran sekolah pada tahap awal, serta realisasinya pelaksanaan program makan bergizi gratis.

"Jadi hasilnya baru bisa kita lihat besok," imbuhnya.

Baca juga: Pemkot Balikpapan Mulai Bahas Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis Bersama Badan Gizi Nasional

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), penyelenggara seluruhnya dari pusat melalui badan gizi nasional.

Adapun Disdikbud Balikpapan bertugas menyiapkan data, serta fasilitas penerima manfaat yang menyasar dari jenjang TK - SMA. 

Sementara terkait alokasi anggaran program tersebut menjadi kewenangan dari Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD).

Kemudian Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan turut mengawasi standar gizi dari menu yang disiapkan dalam program makan bergizi gratis.

"Kalau Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bertugas pasca program tersebut berjalan. Jadi semua rapat bersama," ucap Irfan.

Ia menyampaikan, bahwa pihak badan gizi nasional juga sudah mengantongi nama pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang ditunjuk sebagai katering dalam pemenuhan kebutuhan makanan.

"Pada intinya kami pemerintah daerah siap mendukung program pemerintah pusat.

Dengan memastikan makanan yang dihidangkan kepada siswa terjamin bersih, berkualitas melalui beberapa persiapan, dan mutu uji layak," pungkasnya.

Baca juga: Program Makan Bergizi Gratis di Kukar Ditunda hingga 13 Januari 2025

Makan Bergizi Gratis di Bontang

Program unggulan Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, terkait Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Bontang masih dalam tahap wacana dan belum ada kepastian teknis pelaksanaannya.

Kabid Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bontang, Saparudin, mengungkapkan hingga kini pihaknya belum menerima informasi detail mengenai mekanisme pelaksanaan program tersebut.

"Teknisnya kami belum tahu. Karena kami hanya menjadi objek, sedangkan penyelenggaranya adalah Badan Gizi Nasional (BGN)," ujar Saparudin kepada Tribunkaltim, Rabu (8/1/2025).

Ia menjelaskan, program MBG tidak hanya menyasar pelajar, namun juga mencakup ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Jika mengacu pada data pelajar di Bontang, jumlah siswa dari jenjang SD hingga SMA mencapai lebih dari 33 ribu orang.

Baca juga: Dinkes Tarakan Usulkan Harga Program Makan Bergizi Gratis Rp25 Ribu per Porsi

Menurutnya, uji coba program MBG di Kalimantan Timur baru dilakukan di Kota Samarinda pada tahun lalu, sedangkan sembilan kabupaten/kota lainnya, termasuk Bontang, masih menunggu kejelasan teknis pelaksanaannya.

"Karena perlu disiapkan dapur. Ada tiga opsi skema, yaitu pengelolaan dapur mandiri, bekerja sama dengan lembaga negara seperti Polres, Kodim, dan BUMN, atau melibatkan pihak swasta," jelasnya.

Saparudin menambahkan, pembiayaan program MBG diperkirakan bersumber dari APBN.

Sebagai informasi, MBG bertujuan memberikan akses makanan bergizi, mendorong pola hidup sehat, meningkatkan kesejahteraan petani dan UMKM, serta menciptakan lapangan kerja baru. Program ini mulai dijalankan sejak 6 Januari 2025. (*)