Temukan Penyewa Lapak Pindah Tangan, Andi Harun: Pengelolaan Citra Niaga Samarinda akan Dibenahi

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Walikota Samarinda Andi Harun meninjau ke sejumlah kawasan. Salah satunya Citra Niaga yang merupakan pusat perbelanjaan legendaris di kota tersebut. 

Dalam kunjungannya, Andi Harun menemukan sejumlah permasalahan terkait pengelolaan lapak di kawasan itu, khususnya praktik penyewaan lapak yang dinilai melanggar aturan.

"Sengaja saya mampir karena sudah mendengar desas-desus terkait penyewaan lapak di Citra Niaga. Tidak ada instrumen yang saya lakukan tanpa latar belakang dan ternyata, desas-desus yang sering saya dengar itu benar,” ujar Andi Harun, Selasa (14/1).

Hasil petemuannya yakni dengan bertanya langsung kepada seorang pedagang yang menjual aksesori handphone di Citra Niaga.

Setelah dikonfirmasi, pedagang tersebut mengaku menyewa lapak dari pihak lain yang memiliki Surat Keterangan Tempat Usaha Berjualan (SKTUB). 

Padahal, menurut aturan, lapak yang diberikan pemerintah melalui SKTUB tidak boleh disewakan kembali kepada pihak lain.

Baca juga: Proyek Revitalisasi Citra Niaga Ditarget Rampung Februari, Pemkot Samarinda Siapkan Penataan Lapak

Baca juga: Pemasangan Kabel Tanam di Citra Niaga Samarinda Hampir Rampung

"Harusnya kalau dia tidak menyewa lagi, pemiliknya harus kembalikan ke pemerintah. Mungkin dulunya juga ada modus untuk mengambil dua atau tiga lapak, lalu kemudian disewakan kepada orang lain, yang padahal itu tidak boleh.  Kecuali diatur secara tersendiri di dalam perjanjian pada saat awal mulanya," papar orang nomor satu di Samarinda ini.

Sebab itu, Andi Harun menekankan pentingnya perbaikan tata kelola pengelolaan lapak di Citra Niaga agar kasus serupa tidak terjadi lagi.

Pemkot Samarinda, katanya, akan menyelesaikan persoalan ini secara bertahap, dimulai dari pembenahan infrastruktur dan sarana-prasarana di kawasan tersebut.

Baca juga: Citra Niaga Samarinda Makin Cantik di Era Andi Harun, Pemasangan Kabel Tanam Hampir Rampung

"Nanti setelah penataan lapaknya bagus, baru kemudian tata kelola hubungan kerjasama sewa-menyewa dengan para pelanggan atau konsumen juga dibenahi. Supaya kas daerah tidak bocor dan tidak ada pihak yang memanfaatkan aset pemerintah tanpa dasar hukum yang jelas,” tutupnya.(*)