Resmi Ditangkap, Ini 5 Kontroversi Besar Yoon Suk-yeol, Presiden Korea Selatan yang Dimakzulkan

TRIBUNKALTIM.CO - Rabu (15/1) Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol resmi ditangkap oleh para penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) Korea Selatan.

Yoon Suk-yeol yang juga telah dimakzulkan tersebut ditangkap ketika berada di kediamannya, yakni di pusat kota Seoul.

Dirinya diberhentikan sementara dari tugasnya sebagai presiden setelah menghadapi putusan pemakzulan oleh Majelis Nasional Korea Selatan pada 14 Desember 2024.

Hal tersebut disebabkan oleh tindakannya yang memberlakukan darurat militer pada awal Desember 2024 lalu. 

Ia dituduh mengirimkan pasukan ke Majelis Nasional setelah mengumumkan darurat militer pada 3 Desember 2024 untuk menghentikan anggota parlemen agar tak memberikan suara untuk menolak dekrit tersebut.  

Baca juga: Fakta-fakta Penting Penangkapan Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol, Ditangkap Semasa Menjabat

Presiden Korea Selatan yang dikenal dengan berbagai kontroversinya ini ditangkap setelah menghadapi tuduhan atas pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Selama menjabat sebagai presiden, sosok yang satu ini memiliki beragam kontroversi yang meliputi pemerintahan dan orang terdekatnya.

Berikut ini, kami rangkum untuk Anda lima kontroversi besar yang terjadi selama pemerintahan Yoon Suk-yeol sebagai Presiden Korea Selatan. 

Menyebut mantan presiden otoriter Korea Selatan "pandai berpolitik"

Dilansir dari Yonhap, sebelum dirinya dilantik sebagai presiden pada 2022 lalu, Ia menyebut bahwa Chun Doo-hwan, mantan presiden otoriter yang mengumumkan darurat militer serta bertanggung jawab atas pembantaian pengunjuk rasa pada 1980 sebagai orang yang "pandai berpolitik".

Setelah mendapat respons negatif serta kritik yang keras dari berbagai golongan, Yoon kemudian mengunggah permintaan maaf di platform Facebook. 

"Saya dengan rendah hati mengakui kritik berharga (dari masyarakat). Lebih dari siapa pun, saya turut berduka cita kepada mereka yang menderita di bawah pemerintahan Chun Doo-hwan," tulisnya.

Permintaan maaf itu disampaikannya hanya beberapa jam setelah ia menyatakan "penyesalan" di sebuah acara di kantor pusat partainya.

Dalam acara tersebut, ia berusaha menjelaskan bahwa dirinya tak bermaksud membela atau memuji Chun. Namun, hanya merujuknya untuk menggarisbawahi tekadnya untuk mengikuti saran para ahli dan mendelegasikan wewenang kepada mereka apabila ia terpilih menjadi presiden. 

"Tetap saja, saya salah karena telah merujuk pada pemerintahan diktator. Saya juga tidak bijaksana karena mengalihkan tanggung jawab dengan klaim bahwa makna dari kata-kata saya telah diputarbalikkan."