Bukan Sebulan, Ini Jadwal Libur Sekolah Ramadhan 2025 Menurut Surat Edaran Bersama Pemerintah

TRIBUNKALTIM.CO - Pembahasan mengenai libur sekolah selama Ramadhan 2025 kini menemui titik terang.

Sebelumnya, dijelaskan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti bahwa tidak ada libur sekolah pada bulan suci Ramadhan, melainkan pembelajaran bersama.

"Jadi libur Ramadhan itu, bahasanya bukan libur Ramadhan ya, karena ada yang nulis libur Ramadhan," ucap Abdul ketika dikonfirmasi pada Jumat (17/1) lalu.

"Kata kuncinya bukan libur Ramadhan, tapi pembelajaran di bulan Ramadhan. Gitu, ya," lanjutnya.

Ia mengatakan bahwa pemerintah tak pernah merencanakan kebijakan libur untuk kegiatan belajar-mengajar di sekolah selama Ramadhan.

"Jangan pakai kata libur. Tidak ada pernyataan libur Ramadhan, (adanya) pembelajaran di bulan Ramadhan," tegasnya.

Sebenarnya, kebijakan untuk meliburkan sekolah selama sebulan penuh saat Ramadhan pernah diterapkan pada era Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di akhir 1999 hingga awal 2000.

Kebijakan ini dibuat agar sekolah-sekolah dapat membuat kegiatan pesantren kilat dan kegiatan untuk belajar agama Islam.

Pada penghujung tahun 2024, wacana libur sekolah satu bulan penuh selama Ramadhan 2025 sempat beredar di media sosial dan menjadi perbincangan.

Pernyataan Abdul Mu'ti tersebut kemudian ditegaskan kembali oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

Ia menyatakan bahwa pemerintah melalui tiga menteri, yakni Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Mendikdasmen Abdul Mu'ti dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah membahas mekanisme pembelajaran selama bulan Ramadhan 2025 dan segera menerbitkan surat edaran yang mengatur tentang hal tersebut.

Pratikno menegaskan, pemerintah sudah mengambil keputusan mengenai wacana meliburkan sekolah selama bulan Ramadhan.

Namun, ia menekankan bahwa SE tersebut diperlukan karena kebijakan terkait libur sekolah selama Ramadhan melibatkan berbagai pihak.

Pendidikan dasar dan menengah menjadi kewenangan daerah, sedangkan pendidikan keagamaan seperti madrasah berada di bawah Kementerian Agama.

"Kami sudah sepakat bahwa apakah sekolah libur atau tidak, semuanya adalah bagian dari proses pendidikan," kata Pratikno.