Berita Kutim Terkini

Dinkes Kutim Sulit Angkat Tenaga Medis untuk Bertugas di RSUD Pratama Muara Wahau

Dinas Kesehatan Kutim terkendala tenaga kesehatan yang akan ditugaskan di RSUD Pratama Muara Wahau yang akan segera dibangun

Penulis: Ardiana | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO/ARDIANA
BANGUN RSUD PRATAMA - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur, Bahrani membeberkan, proyek RSUD Pratama di Muara Wahau ini akan meraup anggaran senilai Rp 35 miliar dan telah tercatat dalam Belanja Pengelolaan Anggaran (BPA). TRIBUNKALTIM.CO/ARDIANA 

TRIBUNKALTIM.CO, SANGATTA- Progres pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pratama di Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur telah memasuki tahap pematangan lahan. 

Kepala Dinas Kesehatan (Kadis Kesehatan) Kabupaten Kutai Timur, Bahrani membeberkan, proyek ini akan meraup anggaran senilai Rp 35 miliar dan telah tercatat dalam Belanja Pengelolaan Anggaran (BPA). 

Sehingga, pembangunan rumah sakit tersebut akan dimulai setelah proses lelang rampung dilakukan.

"Sesuai hasil kesepakan, kami sudah melakukan pematangan lahan, dan persiapan lainnya. Namun harus menyelesaikan izin penggunaan lahan.

Meskipun lahan tersebut sebelumnya digunakan untuk transmigrasi, kami masih perlu mendapatkan rekomendasi dari pihak terkait," jelasnya, Selasa (21/1/2025).

Baca juga: Cegah Penyebaran Virus HMPV, Dinkes Kutim Imbau Masyarakat Kembali Terapkan Protokol Kesehatan

Meski begitu, Bahrani juga membeberkan, kendala utama dari proses pembangunan rumah sakit tersebut adalah ketersediaan tenaga kesehatan.

Terlebih, adanya regulasi baru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), yang melarang pemerintah daerah mengangkat tenaga kontrak atau honorer.

Termasuk juga, kebijakan untuk mengalihkan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

"Tapi yang berat itu adalah menyiapkan tenaga kesehatannya. Berkaca dengan RS  Muara Bengkal, hampir 2 tahun baru bisa melengkapi tenaga kesehatannya. Apalagi ada aturan dari tidak boleh lagi kepala daerah mengangkat tenaga kontrak atau honor. Belum lagi ada yang pensiun atau berhenti," tuturnya. 

Baca juga: Dinkes Kutim Sasar 5 Kecamatan Sebagai Pilot Project Program Layanan Kesehatan Primer

Untuk itu, ia berharap, adanya kebijakan dari pemerintah dalam mengatasi kurangnya tenaga kesehatan di wilayah Kutai Timur. 

"Semoga ada kebijakan lain yang memudahkan kita dalam merekrut tenaga kesehatan," pungkasnya. (*)

 

Sumber: Tribun Kaltim
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved