Polemik Tugu Pesut Simpang Lembuswana dengan Anggaran Rp 1,1 M, Kata Ketua Komisi III DPRD Samarinda

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Ikon baru kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Tuga Pesut di simpang empat Lembuswana menjadi polemik. 

Keberadaan Tugu Pesut di simpang Lembuswana, Samarinda menjadi sorotan lantaran desainnya.

Desain Tugu Pesut di simpang Lembuswana, Samarinda yang menelan anggaran Rp 1,1 Miliar ini banyak menjadi sorotan lantaran tidak dalam bentuk realistis sehingga ada yang kurang bisa dipahami. 

Tidak hanya warga lokal, ikon Tugu Pesut yang dibangun dengan anggaran Rp 1,1 miliar ini juga menarik perhatian masyarakat luar kota di berbagai platform media sosial.

Perdebatan muncul karena desain tugu tersebut dianggap tidak menyerupai secara realistis hewan pesut, satwa endemik khas Kalimantan Timur.

Baca juga: Ahli Tata Kota Sebut Tugu Pesut Samarinda Berhasil Jadi Landmark Baru Samarinda, Bukan Tanpa Alasan

Banyak yang menilai desain ini tidak lazim, terlebih dengan anggaran pembangunan yang dinilai cukup besar.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, menanggapi polemik tersebut dengan mengatakan bahwa perbedaan pendapat dalam pembangunan adalah hal yang wajar.

Ia menilai bahwa segala perbedaan merupakan bagian dari langkah maju untuk mengembangkan Kota Samarinda.

"Mengenai Tugu Pesut, kita sudah menyaksikan bahwa bentuknya memang tidak seperti pesut, tetapi ini adalah bentuk siluetnya. Hal ini juga telah dijelaskan oleh dinas terkait," ujar Deni.

Ia menjelaskan bahwa konsep siluet yang digunakan mengacu pada seni kontemporer, meskipun tidak semua masyarakat dapat memahami seni abstrak.

"Ikon tidak harus berbentuk realistis seperti aslinya. Banyak kota besar seperti Bali, Jakarta yang mungkin juga menggunakan konsep siluet dalam seni mereka," tambahnya.

Menanggapi anggaran pembangunan yang mencapai Rp 1,1 miliar, Deni menyatakan bahwa DPRD akan memastikan transparansi dan akurasi penggunaan dana tersebut. 

"Dinas PUPR sebagai pihak yang bertanggung jawab pasti memiliki perhitungan matang. Namun, kami akan tetap berkoordinasi untuk memastikan anggaran ini tepat guna," jelasnya.

Menurut Deni, DPRD berencana melakukan evaluasi terhadap proyek ini setelah masa reses selesai, sekitar bulan April.

Evaluasi ini juga terkait dengan pembahasan anggaran tahun 2026 yang sedang berlangsung. 

Baca juga: Polemik Bentuk Tugu Pesut Mahakam Samarinda, Dosen Ilmu Budaya dari Unmul Beri Pandangan