5 Permintaan Perhimpunan Pendidikan dan Guru Terkait Ujian Nasional yang Bakal Diadakan Lagi

Sebab, menurut Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Mansur Sipinathe menilai, tampaknya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) masih cenderung tidak melakukan perubahan besar pada pelaksaan UN model terbaru.

"Konsen FSGI terhadap ujian nasional (UN) adalah tidak dijadikannya hasil UN sebagai penentu kelulusan, dan hingga saat ini nampaknya Kemendikdasmen masih pada kebijakan itu (dijadikan penentu kelulusan)," kata Mansur kepada Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Mansur menilai, tampaknya model UN terbaru yang digagas oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti tidak akan berbeda jauh dengan UN model lama.

Baca juga: Format Baru Ujian Nasional yang Bakal Diadakan Lagi, Jadwal Tes Kompetensi Akademik dan Pesertanya

Kemungkinan, kata dia, hanya untuk menggantikan model Asesmen Nasional yang diterapkan pada era Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim.

"Kita tidak dapat berharap adanya lompatan besar. Bahkan bisa saja ujian ini hanya akan menggantikan Asesmen Nasional (ANBK) yang telah dilaksanakan 3 tahun terakhir ini," ujarnya.

Kendati demikian, pihaknya tetap berharap Mendikdasmen Prof. Mu'ti untuk merumuskan model baru UN berdasarkan kajian komprehensif.

Serta model baru Ujian Nasional ini bisa memberikan dampak yang baik untuk dunia pendidikan Indonesia.

"Kami berharap ujian nasional mendatang tidak sekadar mengganti nama ujian namun dapat berimplikasi kepada perbaikan mutu pendidikan," ucap Mansur.

Catatan P2G

Senada dengan FSGI, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) juga memberikan beberapa catatan terkait rencana pemerintah kembali menggelar UN.

Koordinator Nasional (Kornas) P2G Satriwan Salim mengatakan, pihaknya pada dasarnya setuju jika pemerintah memiliki sarana evaluasi siswa, guru, dan sekolah.

Namun, yang harus diperhatikan, kata Satriwan, yakni jangan sampai proses Ujian Nasional model terbaru itu jadi merugikan siswa.

"Jadi P2G setuju bahwa sistem pendidikan nasional harus ada formula evaluasinya.Peserta didik itu juga harus ada formula evaluasinya. Sekolah juga harus dievaluasi," kata Satriwan kepada Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Kendati demikian, Satriwan memberi beberapa catatan sebelum UN kembali diadakan pada November 2025.

Baca juga: Ujian Nasional Ganti Nama Jadi Tes Kompetensi Akademik, untuk SMA November 2025, Kapan SD dan SMP?