7 Februari DPRD Kaltim Rapat Paripurna Umumkan Hasil Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Jumat (7/2/2025) besok dimana salah satunya beragendakan pengumuman hasil penetapan pasangan calon (paslon) terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

Dari sumber yang diterima Tribunkaltim.co undangan tertanggal 3 Februari 2024 bernomor 100.1.4.4/II-234/SetDPRD berisi penyampaian untuk menghadiri rapat paripurna ke-3 dengan dua agenda.

Waktu sendiri dijadwalkan 09.30 WITA sampai dengan selesai pada Jumat besok di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Provinsi Kaltim, Jalan Teuku Umar, Karang Paci, Kota Samarinda.

Baca juga: Mahasiswa di Samarinda Tolak Kampus Kelola Tambang, Tuntut UU Minerba tak Disahkan

Agenda sendiri yakni: 

1. Pengesahan Revisi Agenda Kegiatan DPRD Provinsi Kalimantan Timur

Masa Sidang I Tahun 2025;

2. Pengumuman Hasil Penetapan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur

Kalimantan Timur terpilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2024.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, M. Husni Fahruddin membenarkan terkait agenda rapat tersebut.

Hal ini berkaitan dengan agenda KPU Kaltim yang malam hari ini, Kamis (6/2/2025) menggelar rapat pleno terbuka penetapan paslon terpilih hasil Pilgub Kaltim 2024.

“Karena telah selesainya proses hukum di MK, rencana tanggal 7 Februari 2025 (hari Jumat) DPRD Kaltim melaksanakan sidang paripurna penetapan Gubernur-Wagub Kaltim, setelah itu kita menunggu waktu yang ditetapkan Kemendagri kapan pelantikan serentaknya,” jelas pria yang akrab disapa Ayub tersebut hari ini.

Sebelumnya Mendagri Tito Karnavian sendiri merencanakan pelantikan kepala daerah, gubernur/wagub, bupati/wabup dan walikota/wakil walikota terpilih secara serentak non sengketa di MK pada 20 Februari 2025. 

“Sebelumnya beredar sekitar tanggal 20 Februari, setelah itu Pak Gubernur dan Wagub Rudy–Seno akan menjalankan retreat dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo,” terangnya.

Golkar Kaltim Tanggapi Hasil Putusan MK

Ayub yang juga Sekretaris Golkar Kaltim juga menanggapi terkait rentetan proses yang akhirnya diputuskan pada sidang dismissal (putusan sela) perkara 262/PHPU.GUB-XXIII/202 Perselisihan Hasil Pilkada (PHP Kada) Provinsi Kaltim pada Rabu (5/2/2025) malam di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta.

Menurutnya Hakim MK banyak melakukan terobosan dalam memutuskan perkara.

Tak hanya perselisihan hasil Pilkada 2024 hingga seperti meniadakan presidential threshold.

Artinya dari sekian lama gugatan soal presidential threshold terhadap hal ini maka hakim MK periode ini berani memutuskan, ini menandakan independensi, kredibilitas, integritas para hakim saat ini sangat baik.

“Putusan MK untuk Pilgub Kaltim, sudah sangat jelas disampaikan majelis hakim konstitusi, bahwa gugatan pemohon tidak beralasan dan sepatutnya tidak diterima,” ungkapnya.

Golkar sebagai salah satu partai yang mengusung paslon Pilgub Kaltim nomor urut 02, Rudy–Seno mengapresiasi dan menghargai setinggi–tingginya hak konstitusional yang digunakan paslon nomor urut 01, Isran–Hadi.

Sikap keduanya dinilai Ayub sangat mencontohkan sikap dewasa dalam berpolitik, terlebih setelah hasil MK telah diputuskan.

“Kami menghargai proses hukum yang ditempuh Isran–Hadi, karena ini menandakan kedewasaan politik kedua tokoh tersebut, aspirasi disalurkan melalui jalurnya, yakni di MK, sehingga apapun keputusan MK, harus kita patuhi karena sifatnya final dan binding,” terangnya.

Ia juga menyampaikan harapan besar bahwa koalisi yang sudah terbangun juga dapat disatukan.

Tak hanya pihaknya, tetapi paslon 01 Isran–Hadi agar sama–sama bersinergi dan berkolaborasi demi memajukan Kaltim, terlebih tantangan ke depan dengan adanya Ibu Kota Nusantara (IKN) perlu andil semua pihak.

“Kami memiliki harapan besar semua pihak bersatu padu membangun Kaltim demi kesejahteraan masyarakat Kaltim yang penuh tantangan, apalagi ada IKN, jangan sampai kita tertinggal dan tidak berkontribusi terhadap IKN yang hadir di Benua Etam,” pungkas Ayub.(*)