Pemangkasan Perjadin Tidak Jadi Masalah, DPRD Berau Tetap Utamakan Kepentingan Masyarakat 

TRIBUNKALTIM.CO, TANJUNG REDEB - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Sumadi menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan pemangkasan perjalanan dinas (Perjadin) sebesar 50 persen, sesuai dengan instruksi Presiden. 

Sumadi menegaskan, pihaknya akan mematuhi kebijakan tersebut, karena sudah menjadi arahan yang harus diikuti oleh seluruh instansi pemerintah.

Apalagi, pemangkasan ini diarahkan untuk program-program yang lebih efektif dan langsung menyentuh masyarakat.

Baca juga: Kendala Operasional, Penerbangan Langsung Jurusan Berau–Yogyakarta Ditiadakan Selama Februari 2025 

“Kami sudah mendengar rencana pemangkasan perjalanan dinas ini sebesar 50 persen.

Kami siap saja, karena itu sudah menjadi instruksi Presiden yang harus kami jalankan,” ungkapnya kepada Tribunkaltim.co, Kamis (6/2/2024).

Pemangkasan ini, menurut Sumadi, akan mempengaruhi beberapa program di DPRD, terutama yang berkaitan dengan alokasi anggaran dari pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Meski begitu, Sumadi memastikan bahwa DPRD Berau akan tetap bekerja secara maksimal untuk mengutamakan kepentingan masyarakat.

Hal itu tentunya dengan tetap mengimplementasikan pokok pikiran (pokir) yang berasal dari aspirasi masyarakat, berdasarkan hasil kunjungan atau reses ke daerah pemilihannya.

"Yang terpenting adalah bagaimana kami bekerja secara maksimal untuk kepentingan masyarakat, yang akan direalisasikan melalui pokok pikiran dan pelaksanaan reses," sebutnya.

Lebih lanjut, meskipun perjalanan dinas dipotong, DPRD Berau tetap dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Pemangkasan ini tidak akan menghambat funsi DPRD sebagai wakil rakyat.

Sebab, berbagai kegiatan bisa dilakukan melalui alternatif lain seperti rapat virtual via zoom atau komunikasi menggunakan ponsel pintar. 

Menurutnya, hal ini tidak akan mengurangi kualitas dan kinerja mereka dalam menjalankan tugas.

"Kalau perjadin dipotong, kami terima dengan lapang hati. Untuk memaksimalkan program-program, konsultasi dan komunikasi tidak harus selalu dilakukan secara tatap muka. Insya Allah, ini tidak akan mengurangi kinerja kami," tegasnya.

Terkait anggaran Pokir, Sumadi mengatakan bahwa kepentingan masyarakat akan tetap menjadi prioritas utama. 

Meskipun belum mengetahui secara pasti apakah anggaran Pokir juga akan dipotong, namun jika itu terjadi, dirinya tidak masalah dan tetap akan menyesuaikan diri.

"Pokir yang diutamakan adalah untuk kepentingan masyarakat. Kalau DAU dan DAK sudah pasti dipotong, tapi saya tidak tahu detailnya," bebernya.

Meski dalam kondisi keterbatasan anggaran akibat pemangkasan perjalanan dinas dan alokasi dana lainnya, dirinya berharap bisa tetap mengoptimalkan anggaran yang ada dan melaksanakan program yang bermanfaat bagi masyarakat. (*)