Ibu Kota Negara
Anggaran IKN Diblokir, Progres Pembangunan Tertunda hingga ASN Batal Pindah Awal Januari 2025
Anggaran IKN 2025 diblokir, progres pembangunan tertunda hingga ASN batal pindah awal Januari 2025.
Anggaran IKN Kaltim untuk 2025 yang masih diblokir ini membuat belum ada progres pembangunan di tahun ini.
Baca juga: Info IKN Kaltim Terbaru, Kawasan Inti Ibu Kota Negara Nusantara Dibuka Kembali Buat Umum
“IKN kayaknya belum ada sih. Makanya saya bilang, anggaran itu kan diblokir semua.
Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (ditanya) progres,” kata Dody usai rapat bersama Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/2/2025).
Dody hanya berkelakar, progres anggaran pembangunan IKN sementara untuk “makan siang menteri”.
“Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya,” kata Dody.

Namun, dalam rapat dengar pendapat itu, Dody memaparkan progres pembangunan IKN pada 2024.
Hingga 31 Desember 2024, progres pembangunan IKN telah mencapai 87,9 persen dari alokasi anggaran IKN pada tahun lalu.
Dody menjelaskan bahwa dukungan anggaran Kementerian PU untuk pembangunan IKN pada 2024 mencapai Rp 40,29 triliun.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan.
Hal itu disampaikan AHY setelah bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Kamis ini.
“Terkait IKN, pembangunan ini dipastikan akan berlanjut.
Baca juga: Aksi Demo Warga Terdampak Bandara di IKN Kaltim, Respons Badan Bank Tanah soal Reforma Agraria
Presiden juga telah memastikan alokasi anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk tahun 2025 hingga 2029.
Anggaran tersebut akan digunakan sesuai dengan tahapan dan rencana yang telah disusun sejak awal,” kata AHY dalam keterangan tertulis, dikutip dari ksp.go.id.
Dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com, AHY juga menyampaikan bahwa setelah menyelesaikan pembangunan Istana Negara dan Istana Garuda, fokus kini beralih ke pembangunan kawasan serta fasilitas legislatif dan yudikatif.
“Jadi, ada beberapa penyesuaian yang tentu membutuhkan waktu. Mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan setelah itu bisa segera dibangun,” kata AHY.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.