Pemkab Mahulu Siap Hadapi Dinamika Kebijakan 2025, Rasionalisasi Anggaran hingga Kemandirian Pangan

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) tengah bersiap menghadapi dinamika kebijakan pusat pada tahun 2025. 

Salah satu tantangan utama adalah efisiensi anggaran, termasuk pemangkasan perjalanan dinas hingga 50 persen untuk mengutamakan program prioritas nasional.  

Asisten I Pemkab Mahulu, Agustinus Teguh Santoso menegaskan bahwa pihaknya harus siap menjalankan agenda-agenda strategis, baik rutin maupun insidental, di tengah perubahan kebijakan yang dinamis.  

"Dan kita harus siap untuk segera melaksanakan agenda-agenda, baik itu agenda rutin maupun agenda-agenda insidental, terutama di dalam persiapan pelaksanaan program kegiatan yang akan kita laksanakan di 2025 ini," katanya, Jumat (7/2/2025).  

Menurutnya, dinamika kebijakan pusat masih terus berkembang. 

Isu terkait gaji ke-13 dan ke-14 yang dikabarkan akan dihapus turut menjadi perhatian daerah.

Baca juga: Pemkab Mahulu Siapkan 2 Agenda Penting di Ujoh Bilang, Infrastruktur jadi Prioritas

Selain itu, pemerintah pusat telah menginstruksikan efisiensi anggaran sebagai bagian dari strategi nasional.  

"Memang kebijakan-kebijakan dari pusat juga masih istilahnya dinamis sekali ya untuk tahun 2025 ini. Banyak isu-isu yang beredar, katanya gaji 13, gaji 14 dihapuskan," ucapnya.  

Salah satu langkah konkret yang harus diambil adalah rasionalisasi anggaran perjalanan dinas.

Pemkab Mahulu harus menyesuaikan belanja daerah dengan arahan efisiensi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.  

"Kita diminta untuk paling tidak merasionalisasi anggaran, khususnya untuk perjalanan dinas sampai 50 persen," tuturnya.  

Langkah ini sejalan dengan fokus nasional dalam mewujudkan program prioritas, terutama di sektor kemandirian pangan. 

Pemerintah daerah diharapkan dapat mengarahkan sumber daya untuk mendukung kebijakan strategis yang telah menjadi komitmen nasional.  

"Dan itu memang digunakan untuk prioritas-prioritas pemerintah pusat yang memang menjadi janji dari Pak Presiden, khususnya untuk kegiatan-kegiatan kemandirian pangan," pungkasnya.  

Baca juga: Tingkatkan Ekonomi dan Aksesibilitas, Pemkab Mahulu Komitmen Percepat Pembangunan Infrastruktur

Prioritas untuk Program Nasional

Ia menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak hanya terjadi di tingkat pemerintah daerah, tetapi juga menyeluruh hingga ke kementerian.  

"Jadi, memang untuk pemangkasan anggaran ini tidak terjadi di pemerintah daerah saja, tapi semua kementerian juga dilakukan pemangkasan," ujarnya.  

Langkah efisiensi ini bertujuan untuk memastikan program-program yang telah dijanjikan oleh presiden terpilih dapat berjalan sesuai rencana.  

"Memang tujuannya supaya apa-apa yang sudah menjadi program pemerintah dari presiden terpilih ini bisa dilaksanakan, sehingga apa yang menjadi janji-janji kepada masyarakat itu bisa terlaksana," jelasnya.  

Di tengah masa transisi kepemimpinan daerah, Pemkab Mahulu tetap berkomitmen menjalankan tugas birokrasi secara profesional.

Baca juga: Bandara Ujoh Bilang, Upaya Pemkab Mahulu Tingkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas

Meskipun belum ada serah terima jabatan antara bupati lama dan bupati baru, pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan.  

"Nah, untuk kegiatan kita sebagai birokrasi, tentunya kita tetap pada koridor untuk melaksanakan program kegiatan walaupun dapat dinyatakan ini masalah transisi, di mana kepemimpinan bupati baru dan kepemimpinan bupati lama masih belum ada serah terima," sebutnya.  

Terkait jadwal pelantikan bupati baru, Pemkab Mahulu masih menunggu arahan dari Kementerian Dalam Negeri dan keputusan Presiden.  

"Nah, pelantikan bupati baru sesuai dengan kebijakan dari Kementerian Dalam Negeri dan juga sudah disampaikan kepada Pak Presiden," imbuhnya.  

Dengan berbagai tantangan yang ada, Pemkab Mahulu berusaha memastikan keberlanjutan program pembangunan daerah tetap berjalan seiring dengan kebijakan nasional. (*)