Tanggapan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik Terkait Efisiensi Anggaran yang Diterapkan Presiden Prabowo

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Beberapa waktu lalu Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Inpres RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 

Dalam Inpres yang dikeluarkan pada 22 Januari 2025 tersebut Presiden ke 8 Republik Indonesia itu melakukan pemangkasan anggaran tersebut sebesar Rp306,69 triliun yang terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian atau lembaga dan Rp50,59 triliun transfer ke daerah.

Baca juga: Kemenag Samarinda Bahas Pernikahan Siri, Tegaskan Pentingnya Pencatatan Resmi di KUA

Menanggapi kebijakan tersebut, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengatakan daerah tentu patuh kepada arahan orang nomor 1 di Indonesia tersebut.

Menurutnya, Prabowo telah melihat banyak penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran, termasuk perjalanan dinas (perjadin) dan rapat yang tidak berkontribusi terhadap capaian kinerja. 

Menurutnya lagi momentum hadirnya kebijakan ini harus digunakan untuk muhasabah dan introspeksi bagi semua Pemda agar penganggaran lebih tepat sasaran. 

"Kita ingin kinerja itu terukur dan tangible (nyata). Artinya setiap rupiah yang digunakan itu harus berkontribusi terhadap kinerja dan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Oleh sebab itu, Pemprov Kaltim akan mengalokasikan anggaran yang disesuaikan dengan arahan presiden.

"Misal perjadin. Butuh jalan enggak? Kalau enggak, ngapain jalan. Kan tidak semua kinerja harus jalan? Bisa menggunakan pendekatan virtual dan sebagainya. Sejatinya beliau (Presiden Prabowo) ingin agar penganggaran itu tepat sasaran," tegasnya.(*)