Retreat Kepala Daerah 2025 saat Efisiensi Anggaran Era Prabowo, Ini Respons Wamendagri hingga DPR

TRIBUNKALTIM.CO - Respons Wakil Menteri Dalam Negeri atau Wamendagri Bima Arya dan DPR soal rencana retreat kepala daerah di tengah efisiensi anggaran era Prabowo.

Diketahui, retreat atau pembekalan kepala daerah terpilih akan dilaksanakan pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang, Jawa Tengah. 

Tanggal tersebut dipilih karena pelantikan kepala daerah tahap pertama menurut rencana akan berlangsung pada 20 Februari 2025, atau satu hari sebelum pelaksanaan retreat.

“Dijadwalkan 21 (Februari) para kepala daerah itu akan mengikuti pembekalan di Magelang,” ujar Bima dalam siaran pers, Minggu (9/2/2025).

Baca juga: Jadwal Pelantikan dan Retreat Kepala Daerah Terpilih, Kemendagri Siapkan 3 Materi Utama

Menurut rencana, 505 kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota akan terlebih dahulu berkumpul di Istana Kepresidenan Yogyakarta.

Saat ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang melakukan simulasi keberangkatan dari Istana Kepresidenan Yogyakarta ke lokasi retreat.

"Jadi ada beberapa opsi. Opsinya adalah berkumpul di Jogja. Di Jogja, salah satunya adalah titik ini (Istana Kepresidenan Yogyakarta). Tadi Kepala Istana sampaikan sangat berkenan karena memang sudah sangat memungkinkan juga," kata Bima.

Meski begitu, teknis pelaksanaannya akan terlebih dahulu dibahas lebih lanjut oleh Kemendagri setelah proses peninjauan lokasi dan simulasi selesai dilakukan.

"Kami di Kemendagri, BPSDM yang bertanggung jawab untuk menyusun semua rangkaian acara bersama dengan Lemhannas. Ini kami sedang meninjau, survei opsi-opsi dari lokasi," ujar mantan wali kota Bogor itu.

Bima Arya: Retreat Kepala Daerah Sejalan dengan Efisiensi Anggaran

Wamendagri Bima Arya mengatakan bahwa retreat kepala daerah yang akan digelar pada 21-28 Februari 2025 justru sejalan dengan efisiensi anggatan yang dilakukan pemerintah.

Pasalnya kata Bima, sebelum adanya retreat pembekalan Kepala Daerah dilakukan oleh Lemhanas selama dua bulan. Belum lagi pembekalan yang digelar oleh BPSDM Kemendagri.

"Sebetulnya justru ini efisiensi tadinya pembekalan kepala daerah sebelum sebelumnya beberapa kali dan lebih lama.

Lemhanas dua bulan, BPSDM kemendagri sebelumnya, nah ini disatukan dan satu minggu. Jauh lebih hemat," kata Bima, Selasa (11/2/2025).

Bima mengatakan sewaktu terpilih menjadi Wali Kota Bogor, Jawa Barat ia harus mengikuti pembekalan tersebut.