Kadis PUPR Bontang Tanggapi Kritik DPRD Soal Jembatan di Jalan Koi Menutup Akses Menuju SMPN 7 

TRIBUNKALTIM.CO, BONTANG - Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang, Much Cholis Edy Prabowo, menanggapi kritik dari Komisi A DPRD Bontang terkait jembatan di Jalan Koi, Kelurahan Tanjung Laut Indah Bontang Selatan.

 Jembatan yang selesai dibangun Desember 2024 itu menuai protes karena menutup akses utama menuju SMP Negeri 7 Bontang Selatan.

Menurut Edy, pembangunan jembatan tersebut telah melalui perencanaan yang matang.

Baca juga: Disdikbud Bontang Hadapi Krisis Guru, Pertimbangkan Sistem Kerja Outsourcing

Meski begitu, ia menghargai kritik para legislator yang menilai jembatan itu membawa dampak negatif bagi aksesibilitas sekolah.

"Saya dan Pak Bambang (Kadisdikbud) sudah turun ke lapangan sebelumnya. Kami sepakat untuk membuatkan jalan alternatif di samping jembatan itu," ujarnya saat diwawancarai, Rabu (12/2/2025).

Terkait solusi yang ditawarkan, Edy memastikan bahwa pihaknya telah menyiapkan desain jalan alternatif dan akan mengusulkan penganggaran dalam pergeseran anggaran mendahului perubahan yang dijadwalkan akhir Februari.

"Desainnya sudah ada, tinggal penganggarannya, Kami upayakan agar dapat masuk di pergeseran ini," jelasnya.

Edy juga meminta semua pihak agar tidak memperpanjang polemik ini, mengingat pemerintah telah berkomitmen untuk mencari solusi terbaik. 

"Pak Wali Kota (Basri) juga sudah mengarahkan agar segera dicari solusinya. Jadi, tolong tidak perlu lagi memperdebatkan ini secara berlarut-larut," tambahnya.

Kritik DPRD: Proyek Dinilai Gagal Perencanaan

Sementara itu, tinjauan lapangan yang dilakukan dua anggota Komisi A DPRD Bontang, Muhammad Irfan dan Aloysius Roni, pada Senin (10/2/2025), menghasilkan kritik. Mereka menilai proyek ini sebagai bukti lemahnya perencanaan.

“Bagaimana mungkin proyek sebesar ini tidak memperhitungkan dampaknya terhadap aksesibilitas sekolah? Ini jelas keliru. Gerbang sekolah kini tidak bisa digunakan karena tertutup jembatan,” ujar Muhammad Irfan, politisi PAN.

Irfan menegaskan, solusi cepat tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Ia meminta evaluasi menyeluruh terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perencanaan proyek.

“Proyek seperti ini seharusnya dirancang dengan matang. Tidak hanya soal solusi cepat, tetapi juga evaluasi agar kesalahan seperti ini tidak terulang," tegasnya.

Hal senada disampaikan Aloysius Roni. Ia menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap proyek infrastruktur, yang seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat.

“Proyek yang seharusnya meningkatkan aksesibilitas malah menciptakan masalah baru. Ini menjadi preseden buruk. Pemerintah harus memastikan kejadian seperti ini tidak terulang,” pungkasnya.(*)