Rocky Gerung Terkejut, Luhut Bongkar Anggaran Bansos Rp 250 T di Era Jokowi tak Sampai ke Masyarakat

Dalam upaya pembenahan ini, lanjutnya, pemerintah tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri guna memastikan akurasi data penerima bansos.

“Saya bersyukur, BPS [Badan Pusat Statistik] telah menyelesaikan finalisasi integrasi data ini, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan,” lanjutnya.

Selain integrasi data, terang Luhut, pemerintah juga akan menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG), guna meningkatkan kualitas data dan efektivitas penyaluran.

Langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden untuk selesai pada Agustus nanti.

Baca juga: Terjawab Jabatan Luhut Binsar Panjaitan Sekarang, Prabowo Tunjuk Jadi Kepala Dewan Ekonomi Nasional

“Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos tersalurkan secara transparan, tanpa kebocoran, dan tanpa penyimpangan,” tegasnya.

Digitalisasi ini juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi anggaran.

Dengan integrasi dan pemutakhiran data, pemerintah dapat mengurangi kebocoran anggaran serta mengalokasikan dana bantuan secara lebih optimal, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat yang berhak.

Dengan langkah-langkah konkret ini, dia optimistis bahwa sistem bansos yang lebih baik akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

“Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan,” tutur Luhut

Mensos Angkat Bicara

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan, kritik dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan soal efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) akan menjadi evaluasi bagi Kementerian Sosial (Kemensos).

Gus Ipul, sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menginstruksikan penggunaan data yang lebih akurat untuk meningkatkan ketepatan sasaran.

Baca juga: Luhut Beber Kabinet Prabowo-Gibran Akan Dilantik 21 Oktober 2024, Inilah Sosok Prediksi Menteri

"Pak Presiden mengajak kita untuk bekerja dengan data yang lebih akurat. Apa yang kami kerjakan dalam tiga bulan terakhir ini adalah upaya untuk mendapatkan data yang lebih baik. Kami akan pelajari dan jadikan bahan evaluasi," kata Gus Ipul di Kantor Kemensos, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Sebagai bagian dari perbaikan sistem bansos, Kementerian Sosial telah bersepakat dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbarui data penerima bansos setiap tiga bulan.

"Setiap tiga bulan, data akan dimutakhirkan dan diverifikasi kembali. Jadi, penerima bansos bisa saja berubah dalam tiga bulan berikutnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa bantuan benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan," ujar Gus Ipul.