Daftar Kepala Daerah di Jambi yang Akan Dilantik pada 20 Februari 2025, Ada yang Masih Sengketa

TRIBUNKALTIM.CO - Bupati Bungo terpilih Jumiwan Aguza batal ikut Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari 2025. 

Dari 17 Kepala Daerah terpilih di Provinsi Jambi, hanya 11 pasangan kepala daerah yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo. 

Sementara untuk 1 pasangan dari Kabupaten Bungo batal ikut pelantikan kepala daerah pada 20 Februari, karena masih sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK). 

Berikut daftar kepala daerah di Jambi yang dilantik 20 Februari 2025 seperti dilansir TribunJambi.com di artikel berjudul Daftar Nama 11 Bupati Wali Kota Gubernur di Jambi Dilantik 20 Februari, dari Tanjabtim s/d Kerinci:

Baca juga: Daftar 3 Calon Bupati di Kaltim yang Batal Ikut Dilantik, Jadwal Putusan Akhir MK Sengketa Pilkada

1. Provinsi Jambi ( gubernur dan wakil gubernur ) 

Al Haris - Abdullah Sani 

2. Kota Jambi ( wali kota dan wakil wali kota )

Maulana  - Diza Hazra Aljosha 

3. Kabupaten Tanjab Barat

Anwar Sadat - Katamso 

4. Kabupaten Batanghari

Muhammad Fadhil Arief - Bakhtiar 

5. Kabupaetn Tanjung Jabung Timur

Dillah Hikmah Sari - Muslimin Tanja 

6. Kabupaten Tebo

Agus Rubiyanto - Nazar Efendi

7. Kabupaetn Muaro Jambi

Bambang Bayu Suseno (BBS) - Junaidi Mahir 

8. Kota Sungai Penuh

Alfin - Azhar Hamzah 

9. Kabupaten Kerinci

Monadi - Murison

10. Kabupaten Merangin

M Syukur - A Khafidh 

11. Kabupaten Sarolangun

Hurmin - Gerry Tri Satwika 

Daftar Kepala Daerah di Jambi Batal Dilantik pada 20 Februari 2025 karena Masih Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi.

1. Kabupaten Bungo

Jumiwan Aguza - Maidani (pemenang pilkada)

Dedy Putra - Tri Wahyu Hidayat (penggugat di MK)

Pelantikan Kepala Daerah 20 Februari 2025

Mendagri Tito Karnavian mengatakan jadwal pelantikan kepala daerah yang tak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan mundur dari jadwal semula 6 Februari 2025 jadi 20 Februari 2025.

Baca juga: Profil Zainal Paliwang-Ingkong Ala Pemenang Pilgub Kaltara, Bakal Dilantik 20 Februari

Jadwal pelantikan kepala daerah tak bersengketa akan digabung dengan kepala daerah hasil putusan sela atau dismissal di MK.

Perubahan jadwal itu lantaran MK akan mempercepat putusan sela dalam gugatan Pilkada 2024.

Para kepala daerah terpilih akan melakukan registrasi pelantikan dan menjalani pemeriksaan kesehatan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal tersebut berdasarkan surat radiogram Kemendagri nomor 100.2.1.3/644/SJ yang dikeluarkan 11 Februari 2025. 

Prabowo Terbitkan Perpres, Kepala Daerah Dilantik Tanggal 20 Februari 2025

Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Perpres tersebut ditetapkan di Jakarta pada 11 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo, serta diundangkan oleh Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi.

Salah satu isi perpres memuat bahwa Presiden RI akan melantik kepala daerah hasil Pilkada 2024 secara serentak pada 20 Februari 2025.

Hal ini dimuat dalam Pasal 22A Ayat (1) Perpres Nomor 13 Tahun 2025.

"Pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 dilaksanakan secara serentak oleh Presiden pada tanggal 20 Februari 2025," bunyi isi perpres tersebut, seperti dilansir Kompas.com. 

Selain itu, pasal yang sama juga mengatur bahwa kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025 tidak memiliki sengketa terkait pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selanjutnya, Pasal 22 Ayat (2) mengatur soal kriteria kepala daerah yang tidak turut dilantik pada 20 Februari 2025.

Mereka adalah kepala daerah yang memiliki sengketa pilkada di MK; harus melaksanakan pemilihan ulang, suara ulang, atau penghitungan suara ulang sesuai putusan MK atau adanya keadaan memaksa (force majeure).

Selain itu, Pasal 22B Ayat (1) di aturan yang sama mengatur soal pelantikan kepala daerah di Aceh.

Pasal 22B Ayat (2) menyebutkan bahwa pelantikan kepala daerah di Aceh dikecualikan dari tanggal 20 Februari 2025.

Sementara Pasal 22B Ayat (1) huruf a menyatakan, gubernur dan wakil gubernur Aceh dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Baca juga: Masih 25 Tahun! Inilah 3 Kepala Daerah Terpilih Termuda yang Akan Dilantik 20 Februari 2025

Sedangkan, pelantikan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota di Aceh dilakukan oleh gubernur atas nama Presiden Republik Indonesia di hadapan ketua Mahkamah Syar'iyah dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota. 

Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram