Prabowo Rombak Desain 2 Kawasan IKN Kaltim, AHY Sebut Jauh Lebih Baik dari Desain Sebelumnya

TRIBUNKALTIM.CO - Presiden Prabowo Subianto rombak desain 2 kawasan IKN Kaltim.

Adalah kawasan legislatif dan yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Ia meminta anak buahnya di Kabinet Merah Putih untuk melakukan sejumlah perubahan.

Baru-baru ini, Menko Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebut jauh lebih baik dari desain sebelumnya.

Hal itu diketahui saat Rapat Koordinasi Pembahasan Progress Pembangunan IKN di Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jumat (21/2/2025). 

 Baca juga: Info CPNS IKN Kaltim Belum Jelas, Dampak Efisiensi dan Anggaran Pembangunan Ibu Kota Negara Diblokir

Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan juga dihadiri oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono. 

AHY mengatakan, rapat koordinasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti hasil audiensi bersama Presiden Prabowo pada 3 Februari 2025 terkait dengan progres pembangunan IKN. 

Terutama mengenai desain pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif di IKN. 

“Beberapa poin dari arahan Bapak Presiden, pertama yang sudah direvisi dari konsep awal adalah kawasan legislatif, khususnya gedung sidang paripurna. Hasil revisi sudah lebih baik dari versi awal, namun tetap perlu ada penyempurnaan. Dan kita juga mendengar harapan beliau mengenai interior, oleh karena itu perlu dilakukan redesign dengan melakukan benchmark terhadap gedung legislatif dan yudikatif di beberapa negara lain” kata AHY, Jumat (21/2/2025).

“Kita berusaha menjawab apa yang beliau harapkan. Tentunya, Bapak Presiden tidak hanya menekankan pada estetika saja, tetapi juga nilai filosofis. Sebab, sebagai seorang pemimpin negara, tentu mengharapkan Indonesia bisa menjadi rujukan bagi negara yang lainnya. Untuk itu, di IKN akan hadir sebuah kawasan yang secara eksterior dan interiornya melambangkan Indonesia sebagai negara besar yang penuh dengan sejarah dan budaya yang kuat. Namun, tetap memenuhi standar universal dan berkelas dunia,” sambung AHY.

Baca juga: Masyarakat PPU yang Terdampak Pembangunan Tol dan Bandara VVIP IKN Segera Dapat Lahan Pengganti

 Menteri PU Dody Hanggodo yang turut hadir dalam rapat tersebut menegaskan, dengan adanya keterbatasan anggaran, studi banding untuk tim penguatan desain IKN tidak perlu dilakukan. 

Sebab, referensi dapat diperoleh secara daring melalui internet.

“Dengan keterbatasan anggaran, studi banding tidak perlu diadakan. Dan benchmarking juga tidak hanya melihat referensi dari India, Mesir dan Turki saja tetapi juga Srilanka. Terkait saran dari Bapak Menko AHY dan Kepala OIKN tentu akan ditindaklanjuti oleh tim. Dan mungkin dalam 2 minggu ke depan, kita akan minta waktu ke Presiden Prabowo untuk memaparkan revisi desain,” terang Dody. 

Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menambahkan, ada beberapa arahan yang perlu dirombak seperti misalnya Ruang Sidang Paripurna yang akan disesuaikan supaya modern, namun tetap mencerminkan ciri khas Indonesia.