Berita Kaltim Terkini
Pemprov Kaltim Pangkas Rp402 Miliar, Prioritaskan Program Gratispol
Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan memangkas anggaran Rp402 miliar di APBD 2025
Penulis: Rita Lavenia | Editor: Samir Paturusi
TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan memangkas anggaran Rp402 miliar di APBD 2025.
"Anggaran yang kita potong adalah perjalanan dinas dan ATK (alat tulis kantor) yang tidak kita gunakan. Semua sudah dibahas dan segera kita sampaikan ke Mendagri," tegas Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Seno Aji yang langsung memimpin rapat bersama jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di hari pertamanya ngantor di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (24/2/2025).
Wakil dari Rudy Mas'ud ini menegaskan pemotongan anggaran tidak berpengaruh kepada program prioritas untuk masyarakat.
"Kita tidak boleh memotong hak masyarakat," tegasnya.
Baca juga: Pemkot Samarinda Kurangi Studi Tiru dan Kegiatan di Hotel untuk Efisiensi Anggaran
Ia juga mengungkapkan pemotongan anggaran terbesar terjadi di unsur Sekretariat Daerah (Setda).
"Nanti kita juga diskusi dengan DPRD Kaltim supaya bisa mengikuti penghitungan tersebut," imbuhnya.
Dalam rapat tersebut Seno Aji juga telah menerima laporan-laporan dari setiap OPD terkait efisiensi anggaran, penyelarasan dan susunan kerja.
Baca juga: 100 Hari Pertama, Pastikan Anggaran Gratispol Tersedia di Kaltim
"Semua kita genjot dalam 100 hari kerja. Karena kita ingin gratispol segera berjalan di 2025," tegasnya. (*)
Top 5 Daerah Paling Rawan Penyakit Kusta di Kalimantan Timur |
![]() |
---|
POPULER KALTIM: Kapal Tenggelam di Kutim, Sentra Buah Paser dan Daerah dengan PNS Paling Sedikit |
![]() |
---|
5 Daerah di Kalimantan Timur Belum Ajukan Lokasi Sekolah Rakyat |
![]() |
---|
Abdulloh Rapat di Warung Bahas Jalan Rusak Parah Kawasan Pelabuhan Ferry Balikpapan-Penajam |
![]() |
---|
Aktivitas Tambang Batubara Dekat Pemukiman dan Jalan Negara Masih Jadi Momok, Cek Keterangan Polisi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.