DPMD Dorong Peran BUMDes jadi Pemasok Kebutuhan Dapur Program MBG Makan Bergizi Gratis di Kukar

TRIBUNKALTIM.CO, TENGGARONG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kutai Kartanegara atau DPMD Kukar mendorong peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk sukseskan program makan bergizi gratis atau MBG.

Merujuk arahan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) RI Yandri Susanto, yang telah bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung program MBG ini.

Tepatnya dengan mendorong BUMDes di seluruh desa Indonesia yang sedia berperan sebagai penyedia bahan baku program MBG.

Kepala DPMD Kukar Arianto mengatakan, pihaknya akan mendorong Kecamatan Tenggarong, untuk menjadi lokasi pusat pelayanan MBG di Kukar. 

Baca juga: Ketua Komisi I DPRD Samarinda Minta Anggaran MBG Dialihkan untuk Pendidikan Gratis

Hal ini sebagai bentuk pemerintah daerah (Pemda) Kukar dalam rangka menyukseskan arahan pemerintah pusat. Khususnya dalam pelaksanaan program MBG.

"Kita akan dorong peran BUMDes menjadi mitra dalam menyukseskan program MBG sebagai pemasok kebutuhan dapur. Mungkin BUMDes di Rapak Lambur dan Bendang Raya," ujar kepada TribunKaltim.co pada Kamis (27/2/2025).

Program MBG ini telah resmi berjalan di Kukar sejak 17 Februari 2025.

Pada tahap awal pelaksanaannya, program MBG di Kukar menyasar enam sekolah di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kukar. 

Yakni empat sekolah dasar:

• Di SDN 001;
• SDN 003;
• SDN 011;
• SDN 018. 

Kemudian dua sekolah menengah pertama di SMPN 1 dan SMPN 2. Secara keseluruhan, jumlah porsinya mencakup sekitar 3.310 siswa.

Sebagaimana diketahui, program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini bertujuan untuk mewujudkan Generasi Indonesia Emas di tahun 2045.

"Program MBG ini program strategis nasional (PSN), sehingga perlu peran seluruh pihak untuk menyukseskan program ini," pungkasnya.

Mempersiapkan Data Sekolah

Di sisi lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar kini telah menyiapkan data sekolah sebagai penerima manfaat lanjutan dalam program MBG. 

Ini merujuk permintaan dari Kepala Satuan Pelayanan (Kasatpel) program MBG di Kukar.

Baca juga: Penjelasan Ketua DPD RI Usul Program MBG Gunakan Dana Zakat, Karena Anggaran Pemerintah Tidak Cukup

Pada tahap selanjutnya, program MBG akan menyasar 29 TK, 443 SDN, dan 109 SMPN.

Jika digabungkan dengan sekolah swasta, total keseluruhan ada 1.000-an lebih sebagai penerima manfaat lanjutan. (*)