Ketua Komisi I DPRD Samarinda Sebut Anggaran MBG Lebih Baik Dialihkan untuk Pendidikan Gratis

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 mengharuskan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 306,7 triliun.

Penghematan anggaran ini bertujuan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah, termasuk memperluas cakupan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).  

Namun, kebijakan tersebut mendapat sorotan dari Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra.

Ia menilai bahwa efisiensi ini justru akan memperburuk kondisi keuangan daerah, terutama dalam hal perencanaan pembangunan.  

“Kalau ditanya setuju atau tidak, jelas kami tidak setuju dengan efisiensi itu,” ujarnya.

Baca juga: Tanggapan Wakil Ketua DPRD Samarinda Ahmad Vanandza Terkait Penerapan Perda Penjualan BBM Eceran

Menurut Samri, anggaran yang saat ini dimiliki Samarinda saja sudah dianggap tidak mencukupi untuk pembangunan kota.

Apalagi, dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran, ia khawatir perencanaan pembangunan akan semakin sulit direalisasikan.  

“Kalau melihat kebutuhan kita sebenarnya, anggaran yang ada sekarang saja tidak cukup. Apalagi kalau ada efisiensi, otomatis ada pengurangan. Akhirnya, kita jadi kesulitan dalam perencanaan pembangunan," ujarnya. 

Lebih lanjut ia menegaskan, DPRD Samarinda tidak setuju dengan kebijakan efisiensi ini, karena dapat berdampak pada berbagai program yang seharusnya mendukung pembangunan daerah.  

Selain itu, Samri juga mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu tujuan penghematan anggaran.

Baca juga: Ujian Nasional Kembali Diberlakukan, DPRD Samarinda: Motivasi Siswa untuk Giat Belajar

Menurutnya, program ini masih kontroversial, terutama dalam hal efektivitas pemberian gizi kepada masyarakat.  

“Kalau MBG ini masih kontroversi, apalagi dengan nilai Rp 10-15 ribu per porsi, kira-kira terpenuhi tidak gizinya? Jangan sampai program ini justru bukan membahagiakan masyarakat, tapi malah jadi masalah ke depan," tuturnya.  

Ia berpendapat bahwa anggaran yang dialokasikan untuk MBG sebaiknya dialihkan ke sektor lain yang lebih bermanfaat, seperti pendidikan gratis.  

“Mereka tidak perlu makan gratis, tapi pendidikan gratis. Karena tidak sedikit juga biaya yang dikeluarkan untuk MBG. Saya lebih sepakat jika anggaran itu dialihkan ke pendidikan atau ke program yang lebih langsung menyentuh masyarakat," tambahnya.  

Dalam pernyataannya, Samri menyatakan bahwa jika pemerintah pusat berencana merevisi program MBG, pihaknya akan mendukung langkah tersebut.

Ia berharap anggaran program tersebut bisa dialihkan ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan gratis atau bantuan langsung yang berdampak nyata pada kesejahteraan rakyat.  

“Kalau nanti pemerintah mau merevisi MBG, kami setuju. Lebih baik dialihkan ke sektor lain, misalnya pendidikan gratis," pungkasnya.(*)