Upah Pekerja Teras Samarinda Tak Kunjung Dibayar, Dewan Sebut Wali Kota Paling Bertanggung Jawab

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Polemik upah 84 pekerja Teras Samarinda yang tak kunjung dibayar kontraktor PT Samudera Anugrah Indah Permai terus berlanjut.

Mereka didampingi Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC PPA) Kalimantan Timur (Kaltim) lantas mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD) Samarinda, Kamis (27/2/2025) hari ini.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar mengatakan, pihaknya mencurigai adanya kerja sama antara  kontraktor Teras Samarinda dengan OPD yang membawahi proyek tersebut.

"Saya curiga OPD terkait ini ada persengkongkolan dengan kontraktornya. Jangan-jangan kontraktornya ini orang-orang di lingkungannya juga. Mereka itu loh takut, takut diungkap, karena selalu dipanggil enggak mau dihadirkan," tegasnya kepada TribunKaltim.co di Kantor DPRD Samarinda.

Baca juga: BREAKING NEWS: Upah Tak Kunjung Dibayar, Pekerja Teras Samarinda Demo di Depan Kejari

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP ini pun mengusulkan untuk dibentuk panitia khusus guna mengusut tuntas polemik di proyek Teras Samarinda yang menelan anggaran Rp36,9 miliar. 

"Saya usulkan kepada teman-teman di komisi tiga ya, sehingga dibentuk pansus aja atau perlu interpelasi panggil wali kota (Andi Harun, Red). Nggak ada yang salah juga, karena kebijakannya ini berdampak luas kepada masyarakat buruh," ucapnya. 

Baca juga: Gaji Pekerja Proyek Teras Samarinda Belum Dituntaskan Pihak Perusahaan, Kuasa Hukum Tunggu RDP Kedua

Sebagi pemimpin Kota Samarinda, Wali Kota Andi Harun diminta untuk bertanggung jawab atas persoalan upah pekerja Teras Samarinda yang tak kunjung dibayar kontraktor. 

"Makanya saya minta yang paling bertanggung jawab ini saudara wali kota. Saya bilang, wali kota yang paling bertanggung jawab, jangan kerucu-kerucunya. Wali kota kalau pidato hebat, masa menyelesaikan begini enggak bisa," pungkasnya.(*)