Perkuat Pembangunan di Kampung, Pemkab Mahulu Alokasikan 30 Persen ADK untuk Ketahanan Pangan

TRIBUNKALTIM.CO, UJOH BILANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembangunan di tingkat kampung, khususnya melalui program ketahanan pangan dan penurunan stunting.

Pada tahun 2025 ini, 30 persen dari total alokasi dana kampung (ADK) akan difokuskan untuk program ketahanan pangan.

Kebijakan yang diambil Pemkab Mahulu ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat.  

Kepala Bidang Pemerintahan Kampung Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mahulu, Yohanes Belawan, menyampaikan bahwa meskipun ada kampung yang mengalami kendala administratif, penganggaran tetap dilakukan.  

"Apakah nanti disalurkan atau tidak, nanti kita lihat. Tapi kami memiliki kewajiban untuk tetap memprogramkan semua," katanya kepada TribunKaltim.co, Minggu (2/3/2025).  

Baca juga: Pemkab Mahulu Alokasikan Rp 128 Miliar untuk ADK, Ujoh Bilang Terima Paling Besar

Selain ketahanan pangan, program penurunan stunting juga menjadi prioritas utama di tingkat kampung. 

Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa fokus pembangunan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. 

"Sesuai dengan program pemerintah pusat, fokus pembangunan di tingkat kampung juga terkait ketahanan pangan dan penekanan stunting," ujarnya.  

Untuk mendukung ketahanan pangan di desa, setiap kampung akan menjalankan program melalui Badan Usaha Milik Kampung (Bumka/Bumdes) yang telah dibentuk.  

"Dalam teknis pelaksanaannya nanti, masing-masing kampung akan melaksanakan kegiatan melalui Bumka atau Bumdes," jelasnya.  

Menurutnya, secara regulasi, semua pengurus Bumka di Mahulu sudah memiliki dasar hukum yang jelas sehingga program-program yang dijalankan bisa lebih efektif.  

"Secara payung hukum, semua pengurus Bumka di Mahulu ini sudah aman," ucapnya.  

Baca juga: Bazar Ramadhan Masjid Jami Baitul Muttaqin Mahulu Kaltim, Rezeki Musiman yang Dinanti Pedagang

Ia berharap dengan adanya Bumdes dan Bumka, ekonomi di tingkat kampung bisa lebih berkembang, terutama dalam sektor pertanian dan usaha lokal.  

"Kami berharap dengan adanya Bumdes atau Bumka, bisa menjadi motor penggerak dalam meningkatkan ketahanan pangan, seperti menggerakkan usaha tani," tambahnya.  

Dengan adanya alokasi ADK ini, Pemkab Mahulu ingin memastikan bahwa pembangunan di tingkat kampung terus mengalami kemajuan, terutama pada sektor yang selama ini belum optimal.