Respons Andi Harun Soal Ricuhnya Audiensi PUPR Samarinda, DPRD dan Pihak Pekerja Teras Samarinda

Pihaknya pun meminta untuk validasi dan verifikasi baik dari pihak pekerja maupun pihak Kontraktor yang akan dilakukan oleh pemerintah melalui Disnaker Kota Samarinda. 

"Subtansinya bahwa upah pekerja yang belum terbayarkan, wajib penyedia jasanya membayarkan itu kita sependapat, saya ulangi sekali lagi kita sependapat 100 persen bahkan sampai berapa persen, bahwa upah pekerja yang belum dibayarkan oleh pihak penyedia jasa wajib dibayarkan, terhadap jumlah besaran kita verifikasi," pungkasnya. (Gregorius)