Saran Walikota Andi Harun soal Pekerja Teras Samarinda Belum Terima Upah dari Kontraktor

TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA – Walikota Samarinda, Andi Harun, menanggapi polemik yang terjadi di Kantor DPRD Samarinda beberapa waktu lalu terkait belum dibayarkannya upah para pekerja proyek Teras Samarinda tahap I oleh pihak kontraktor.

Insiden ini bahkan sempat memicu ketegangan dalam audiensi antara perwakilan pekerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta anggota DPRD Samarinda.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Samarinda, Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah kota siap berdiskusi lebih lanjut jika diperlukan. 

Ia sarankan agar DPRD tidak hanya mengundang pejabat teknis dari Dinas PUPR, tetapi juga menghadirkan jajaran pimpinan Pemerintah Kota.

Baca juga: Andi Harun Minta DPRD Samarinda Undang Wali Kota, Selesaikan Polemik Teras Samarinda Tanpa Gaduh

Termasuk dirinya, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah (Sekda), guna membahas solusi konkret terhadap permasalahan ini.

“Jika penjelasan Kabid dan PPK PUPR dirasa tidak memuaskan, maka undang Wali Kota, Wakil Wali Kota, Sekda, serta jajaran terkait. Kan lebih bagus jika keputusan bisa diambil langsung di tempat. Tidak perlu gaduh," ujar Walikota Andi Harun.  

Ia menegaskan, kesiapannya untuk hadir dalam rapat jika mendapat undangan resmi dari DPRD guna mencari penyelesaian atas persoalan yang sudah berlarut-larut ini.  

“Kalau terkait masalah ini saya diundang, pasti datang. Kalau semuanya berangkat dari niat untuk membantu dan membentangkan persoalannya dengan baik, tentu saya harus datang," tambahnya.  

Diketahui, persoalan keterlambatan pembayaran upah pekerja proyek Teras Samarinda tahap I telah berlangsung cukup lama.

Hingga saat ini, sebanyak kurang lebih 84 pekerja masih belum menerima hak mereka dari pihak kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut.

Baca juga: Protes Pekerja Teras Samarinda di Kantor DPRD Memanas, PUPR Bantah Lepas Tangan

DPRD Samarinda sebelumnya telah berupaya memfasilitasi audiensi antara pekerja, Dinas PUPR, serta pihak terkait.

Namun, hingga kini belum ditemukan solusi yang memuaskan.

Sementara itu, DPRD melalui Komisi III berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas PUPR pada 10 Maret mendatang.

Pertemuan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menyelesaikan polemik yang telah berlangsung cukup lama.

Walikota Samarinda, Andi Harun berharap agar pertemuan tersebut dapat menghasilkan solusi yang tidak hanya cepat, tetapi juga sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. (*)