Batas Usia Pendidikan Gratis bagi Warga Kaltim dari S1 hingga S3, Rudy Mas'ud sebut Syarat Wajibnya

Juga, wajib punya KTP Kaltim, karena program ini diperuntukan bagi warga Kaltim," tegas Rudy Mas'ud.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji juga kembali menegaskan program Gratispol bagi SMA, SMK hingga sarjana dapat dinikmati kalangan.

Kendati demikian, perlu diketahui bahwa program Gratispol diperuntukan untuk muda mudi Kaltim dengan kategori usia tertentu.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltim ingin mempersiapkan muda mudi Kaltim menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu menuju Indonesia Emas 2045 sejak usia 19 tahun.

"Setelah SMA idealnya untuk melanjutkan jenjang kuliah S1 maksimal 25 tahun, S2 maksimal 35 tahun dan S3 maksimal 45 tahun.

Semua bisa menikmati kuliah gratis tanpa membedakan kaya atau miskin," kata Seno Aji.

Siapkan Anggaran Rp 750 Miliar

Sebagai langkah awal, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 750 miliar yang akan mulai digunakan secara efektif pada tahun ajaran baru mendatang.

Anggaran ini dipersiapkan untuk menanggung biaya pendidikan bagi ribuan siswa dan mahasiswa di Kaltim.

"Kami sudah hitung kemampuan APBD, dan kami pastikan program ini bisa berjalan tanpa mengorbankan anggaran sektor lain.

Yang penting adalah masyarakat Kaltim merasakan langsung manfaatnya," tegasnya. 

Baca juga: Gubernur Kaltim Rudy Masud akan Seleksi Pejabat Definitif untuk Kepala OPD yang Kosong, Daftarnya

Selain pendidikan, Rudy juga menyoroti sektor lain yang termasuk dalam Gratispol, seperti BPJS kesehatan gratis, program makan bergizi gratis (MBG), serta bantuan keagamaan berupa program umrah bagi marbot masjid dan pemberangkatan ke tempat ibadah bagi pemeluk agama lain. Ia menegaskan bahwa program-program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim secara menyeluruh.

Demi memastikan efektivitas program ini, Rudy juga menginstruksikan efisiensi anggaran di berbagai sektor.

Salah satu langkah yang diambil adalah memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 70 persen serta menghapus kebiasaan menggelar rapat di hotel.

"Seluruh rapat pemerintahan akan dilaksanakan di kantor-kantor pemprov untuk menekan biaya operasional. Ini bagian dari efisiensi agar anggaran bisa lebih fokus untuk rakyat," katanya.

Lebih lanjut, ia berharap program Gratispol dapat menjadi model bagi provinsi lain dalam hal kebijakan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.