Berita Kaltim Terkini
Batas Usia Pendidikan Gratis bagi Warga Kaltim dari S1 hingga S3, Rudy Mas'ud sebut Syarat Wajibnya
Batas usia pendidikan gratis bagi warga Kaltim dari S1 hingga S3. Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud sebut syarat wajibnya.
Penulis: Aro | Editor: Amalia Husnul A
TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) akan segera melaksanakan program pendidikan gratis yang menjadi unggulan dalam pemerintahan Rudy Mas'ud-Seno Aji.
Program pendidikan gratis baik sekolah hingga kuliah gratis ini menjadi fokus Rudy Mas'ud-Seno Aji dalam 100 hari pemerintahannya sebagai Gubernur-Wagub Kaltim.
Penegasan pendidikan gratis ini kembali disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud di hari pertamanya berkantor usai mengikuti retreat Kepala Daerah, Senin (3/3/2025).
Ditemui usai rapat tertutup bersama seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (3/3/2025), Rudy Mas'ud memastikan program ini akan segera dijalankan demi memastikan akses pendidikan yang merata bagi seluruh pemuda di Kaltim.
Baca juga: Daftar 4 Gubernur yang Keluarganya Juga Jadi Kepala Daerah, termasuk Gubernur Kaltim, Rudy Masud
"Insyaallah, tahun ini program Gratispol akan kami sinkronisasikan, terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, umrah, dan akses Wi-Fi gratis.
Program ini akan segera berjalan dalam waktu dekat," ujarnya.
Didampingi Wakil Gubernur, Seno Aji dan Sekretaris Daerah Sri Wahyuni, Rudy Mas'ud menegaskan pendidikan gratis merupakan salah satu prioritas utama pemerintahannya.
Pemprov Kaltim menargetkan agar setiap anak di daerah ini dapat mengenyam pendidikan tanpa terkendala biaya.
"Kami ingin memastikan bahwa tidak ada lagi anak di Kaltim yang putus sekolah hanya karena alasan ekonomi.
Pendidikan gratis ini mencakup semua jenjang, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi," katanya.
Menurut data yang dihimpun, program Gratispol mencakup berbagai kebijakan strategis, termasuk pembebasan biaya sekolah, penyediaan seragam gratis, hingga bantuan biaya kuliah bagi mahasiswa yang berprestasi.
Selain itu, program ini juga dirancang untuk memberikan fasilitas pendukung seperti akses Wi-Fi gratis di seluruh desa dan program beasiswa hingga jenjang S3.

"Kami ingin SDM Kaltim benar-benar siap menghadapi era industri dan globalisasi, terutama dengan kehadiran IKN di wilayah ini," ujar Rudy Mas'ud.
Siapkan Pergub
Baca juga: Pimpin Rapat Pimpinan Perdana Gubernur Rudy Masud : Kaltim Harus Berakselerasi dan Fokus
Saat ini, pihaknya tengah mengupayakan Pergub mengenai pelaksanaan pendidikan gratis dapat selesai secepat mungkin sehingga mulai diterapkan di awal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Juni 2025.
"Syaratnya hanya anak-anaknya berkomitmen untuk sekolah dengan sungguh-sungguh.
Juga, wajib punya KTP Kaltim, karena program ini diperuntukan bagi warga Kaltim," tegas Rudy Mas'ud.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji juga kembali menegaskan program Gratispol bagi SMA, SMK hingga sarjana dapat dinikmati kalangan.
Kendati demikian, perlu diketahui bahwa program Gratispol diperuntukan untuk muda mudi Kaltim dengan kategori usia tertentu.
Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltim ingin mempersiapkan muda mudi Kaltim menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) bermutu menuju Indonesia Emas 2045 sejak usia 19 tahun.
"Setelah SMA idealnya untuk melanjutkan jenjang kuliah S1 maksimal 25 tahun, S2 maksimal 35 tahun dan S3 maksimal 45 tahun.
Semua bisa menikmati kuliah gratis tanpa membedakan kaya atau miskin," kata Seno Aji.
Siapkan Anggaran Rp 750 Miliar
Sebagai langkah awal, Pemprov Kaltim telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 750 miliar yang akan mulai digunakan secara efektif pada tahun ajaran baru mendatang.
Anggaran ini dipersiapkan untuk menanggung biaya pendidikan bagi ribuan siswa dan mahasiswa di Kaltim.
"Kami sudah hitung kemampuan APBD, dan kami pastikan program ini bisa berjalan tanpa mengorbankan anggaran sektor lain.
Yang penting adalah masyarakat Kaltim merasakan langsung manfaatnya," tegasnya.
Baca juga: Gubernur Kaltim Rudy Masud akan Seleksi Pejabat Definitif untuk Kepala OPD yang Kosong, Daftarnya
Selain pendidikan, Rudy juga menyoroti sektor lain yang termasuk dalam Gratispol, seperti BPJS kesehatan gratis, program makan bergizi gratis (MBG), serta bantuan keagamaan berupa program umrah bagi marbot masjid dan pemberangkatan ke tempat ibadah bagi pemeluk agama lain. Ia menegaskan bahwa program-program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaltim secara menyeluruh.
Demi memastikan efektivitas program ini, Rudy juga menginstruksikan efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Salah satu langkah yang diambil adalah memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 70 persen serta menghapus kebiasaan menggelar rapat di hotel.
"Seluruh rapat pemerintahan akan dilaksanakan di kantor-kantor pemprov untuk menekan biaya operasional. Ini bagian dari efisiensi agar anggaran bisa lebih fokus untuk rakyat," katanya.
Lebih lanjut, ia berharap program Gratispol dapat menjadi model bagi provinsi lain dalam hal kebijakan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kaltim sekarang sudah jadi perhatian nasional dan internasional. Kalau kita tidak segera berakselerasi, kapan Kaltim akan menjadi tujuan masyarakat global?" ujar Rudy.
Ia memastikan bahwa semua program yang telah dirancang tidak akan berjalan lambat atau bertahap, tetapi langsung dijalankan secara penuh.
"Kalau bisa berlari, jangan bertahap. Yang penting adalah bagaimana masyarakat Kaltim bisa merasakan dampak positif dari kebijakan ini secepatnya," pungkasnya.
Fokus 100 Hari Kerja
Disinggung mengenai apa yang menjadi fokus dalam 100 hari kerja pertamanya, Rudy Mas'ud menyebutkan tentang :
- Pendidikan
- Kesehatan
- Makan Bergizi Gratis (MBG),
- Penanganan stunting untuk bayi di bawah dua Tahun (baduta), serta ibu hamil dan menyusui
"Itu program yang paling utama serta beberapa infrastruktur termasuk kegiatan umroh sesuai agamanya masing-masing," rinci Rudy Mas'ud.
Rudy Mas'ud, Gubernur Kaltim periode 2025-2030 tersebut menegaskan efisiensi anggaran tidak memengaruhi berjalanannya gratispol dan jospol yang mereka canangkan.
Sebab, tambahnya, program mereka telah sesuai dengan asta cita atau 8 misi dari Presiden Prabowo Subianto yaitu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan masyarakat, termasuk pemerataan infrastruktur agar bisa melaksanakan hilirisasi dan digitalisasi.
"Namun efisiensi tetap akan kita jalankan. Kita tegaskan tidak ada lagi rapat-rapat di hotel. Semuanya rapatnya di kantor-kantor milik pemprov.
Perjalanan dinas pun minimum dipotong 50 persen, bahkan kalau bisa kita tambah 70 persen efisiensinya," ujarnya.
Rudy menegaskan semua program untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim tidak akan dilaksanakan secara bertahap maupun terlambat.
"Kalau bisa berlari, jangan bertahap, Jangan sepotong-sepotong yang penting kemampuan APBD kita harus dihitung.
Jangan sampai APBD kita tidak mampu untuk itu Karena APBD kita untuk rakyat kita," pungkasnya.
Baca juga: Gubernur Kaltim Rudy Masud Tegaskan Efisiensi Anggaran Tidak Pengaruhi Program Gratispol
(TribunKaltim.co/Rita Lavenia/kompas.com)
Ikuti berita populer lainnya di Google News, Channel WA, dan Telegram
Sebagian dari artikel ini telah tayang di Kompas.com.
PPDB Berubah Jadi SPMB, DPRD Kaltim Dorong Disdikbud Lakukan Pemerataan dan Penyelarasan Program |
![]() |
---|
IKN Kaltim Resmi Jadi PSN, Daftar 5 Investasi Swasta dan BUMN yang Disebut Segera Groundbreaking |
![]() |
---|
Pemprov Kaltim Gelar Gerakan Pangan Murah, Daging Sapi Cuma Rp130 Ribu |
![]() |
---|
Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud akan Seleksi Pejabat Definitif untuk Kepala OPD yang Kosong, Daftarnya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.