DPRD Minta Pemkot Samarinda Perketat Pengawasan dan Pembinaan Kontraktor Lokal

TRIBUNKALTIM.CO,SAMARINDA - DPRD Samarinda mendorong agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan proyek pemerintah. 

Hal ini setelah kasus pembayaran upah pekerja proyek Teras Samarinda sempat berlarut-larut dan akhirnya akan segera dibayarkan. 

Anggota Komisi III DPRD Samarinda Abdul Rohim meminta agar kasus Teras Samarinda dijadikan pembelajaran, terutama dalam memastikan pengawasan yang lebih ketat terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan.  

Rohim menyoroti bahwa permasalahan keterlambatan pembayaran upah terjadi meskipun kontraktor PT Samudra Anugrah Indah Permai (SAIP) masih memiliki piutang sebesar 30 persen dari Pemerintah Kota Samarinda.

Menurutnya, kondisi tersebut seharusnya tidak menjadi kendala besar jika prosedur dan mekanisme yang dilakukan kontraktor berjalan dengan benar.  

Baca juga: Upah Pekerja Teras Samarinda Sepakat Dibayarkan 24 Maret Rp357,5 Juta

“Setelah urusan pekerja ini selesai, kita mau PUPR atau Pemkot secara keseluruhan menjadikan ini pelajaran karena orang kan bisa meruntut kenapa terjadi masalah tertundanya upah buruh.  Tapi kenapa dengan situasi yang seharusnya mudah itu gak selesai kemarin,” ujar Rohim.  

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pengawasan lebih ketat, mengingat proyek Teras Samarinda masih berlanjut ke tahap berikutnya.

Selain itu, beberapa proyek besar lainnya seperti revitalisasi Pasar Pagi dan pembangunan terowongan (tunnel) masih dalam proses pengerjaan.  

“Teras Samarinda itu kan belum selesai masih ada tahap-tahap selanjutnya. Proyek Pasar Pagi juga masih lanjut, tunnel juga masih proses. Jadi penting untuk memastikan pengawasan baik di internal pemkot maupun lewat institusi APH yang lain maupun BPK dan sebagainya," tambahnya.  

Rohim juga mengingatkan bahwa Samarinda telah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengawasan pembangunan.

Oleh karena itu, dirinya berharap kasus seperti ini tidak terjadi lagi.  

Di samping itu juga, Politikus Partai PKS ini menilai bahwa Pemkot Samarinda perlu lebih membuka ruang bagi kontraktor lokal dalam proses lelang proyek.

Namun, ia juga menekankan bahwa prioritas tersebut harus tetap didasarkan pada kapasitas dan kapabilitas kontraktor dalam mengerjakan proyek-proyek besar.  

“Di PUPR, proses lelang membuka ruang kepada kontraktor lokal itu harus prioritas. Tapi dalam prosesnya, apakah mereka bisa memenuhi, itu yang penting.

Justru yang bisa dilakukan Pemkot adalah melakukan pembinaan kepada kontraktor-kontraktor sehingga mereka punya kapasitas dan kapabilitas untuk meng-handle pekerjaan besar seperti Teras Samarinda," jelasnya.  

Menurutnya, idealnya proyek-proyek besar di Samarinda bisa dikerjakan oleh kontraktor lokal sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat setempat.  

“Kita harapnya sih dari kita oleh kita untuk kita. Kontraktornya lokal, dikerjakan, kemudian hasilnya dinikmati oleh warga Samarinda dan sekitarnya," imbuhnya.  

Mengenai kemungkinan pemutusan kerja sama atau blacklist terhadap PT SAIP, Rohim menegaskan bahwa ada aturan yang harus dipatuhi.

Baca juga: Kontraktor Janji Segera Bayar Upah Pekerja Teras Samarinda, Ada Pekerja Belum Sepakati Besaran Upah

Ia menyerahkan keputusan tersebut kepada Pemkot Samarinda untuk melakukan kajian lebih lanjut.  

Terlebih dalam proses pembangunan Teras Samarinda molor hingga terjadi adendum sebanyak empat kali. 

Namun secara pribadi, ia menilai wajar jika PT SAIP masuk daftar hitam. Meski demikian, ia menekankan bahwa keputusan tersebut harus tetap mengacu pada regulasi yang berlaku secara nasional.  

“Tapi kalau opini pribadi saya, wajar saja kalau perusahaan tersebut di-blacklist. Tapi kembali lagi ke tata aturannya, karena berlakunya nasional sampai bertahun-tahun. Silakan Pemkot mengkaji apakah layak di-blacklist atau seperti apa," pungkasnya.  (*)