Hari Ini, Megawati Kumpulkan Anggota Komisi III DPR dari PDIP Jelang Sidang Perdana Hasto 14 Maret

TRIBUNKALTIM.CO - Hari ini, Megawati bakal mengumpulkan anggota Komisi III DPR dari fraksi PDIP di kediamannya, di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Instruksi ini dilakukan menjelang sidang perdana perkara suap dan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

“Pertemuan tertutup,” kata Ketua DPP PDI-P Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy kepada Kompas.com, Rabu (12/3/2025).

Dalam pertemuan hari ini, Megawati disebut akan memberikan arahan sekaligus mencermati dinamika politik dan hukum yang tengah terjadi belakangan ini.

Baca juga: Kata PDIP, Ada yang Minta Hasto Mundur dari Sekjen Sebelum jadi Tersangka dan Tak Pecat Jokowi

Dalam surat nomor 7327/IN/DPP/2025 yang diterima Kompas.com, DPP PDI-P menginstruksikan dan mengundang Sekretaris Fraksi dan Anggota Poksi-III Fraksi PDI-P untuk hadir di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta.

Surat itu ditandatangani oleh Megawati Soekarnoputri pada 11 Maret 2025.

Kemudian, dalam surat itu memuat agenda yang menyebutkan bahwa ada arahan Ketua Umum PDI-P dalam mencermati dinamika politik hukum nasional.

Kata PDIP, Ada yang Minta Hasto Mundur dari Sekjen Sebelum jadi Tersangka dan Tak Pecat Jokowi

Kata PDIP, ada yang minta Hasto Kristiyanto untuk mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal sebelum jadi tersangka dan minta tak pecat Jokowi.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus.

Deddy menyebut, permintaan itu disampaikan oleh seorang utusan yang disebutnya memiliki kewenangan.

Selain meminta Hasto mundur, utusan itu juga meminta PDIP tak melakukan pemecatan Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi.

"Sekitar tanggal 14 Desember, itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa Sekjen harus mundur lalu jangan pecat Jokowi," kata Deddy di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Baca juga: Hakim Putuskan Praperadilan Jilid II Hasto Gugur dan Sidang Berlanjut di Pengadilan Tipikor

Tak hanya itu, Deddy menuturkan bahwa utusan tersebut juga menyampaikan terdapat 9 orang kader PDIP ditarget aparat penegak hukum.

"Dan menyampaikan ada sekitar 9 orang dari PDIP yang menjadi target dari pihak kepolisian dan KPK," ujarnya.